POJOKSATU.id, JAKARTA — Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj kembali menyatakan agar tak usah membayar pajak jika pejabatnya masih korupsi, pamer harta dan motor gede (moge).

Hal ini disampaikan Said Aqil Siradj saat mengisi ceramah di acara Silaturahmi Tokoh Masyarakat dan Ulama Cirebon serta Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di kediaman H Zaenal Muttaqin.

"Mereka pamer harta, motor gede (moge), kita belanja di minimarket saja beli sesuatu pas bayar ada pajaknya. Ini malah dikorupsi, kalau gitu enggak usah bayar pajak, kalau pejabatnya masih korupsi. Kecuali tidak dikorupsi, ayo kita taat bayar pajak, untuk membangun bangsa ini," ucap Said Aqi, Rabu (15/3).

Said Aqil juga berharap pada tahun politik nanti masyarakat tetap bisa menjaga tali silaturahmi, dan tidak saling membenci meski beda pilihan politik.

Masyarakat harus menunjukkan bahwa Indonesia berbudaya dan berakhlak.

"Saya harapkan warga Cirebon hidup dengan aman tentram walaupun beda pilihan politik, harus bisa menjaga perdamaian jangan saling benci, tunjukan Cirebon punya budaya berakhlak," ajaknya.

Di tempat sama, H Zaenal Muttaqin (HZM) mengatakan, kegiatan ini murni keagamaan, tidak ada konsultasi politik.

Namun ia mengakui, sosok Kiai Aqil yang mendorong dirinya untuk maju di Pileg DPR RI dan tidak mempermasalahkan warna partai.

"Kebetulan beliau ada waktu untuk sedikit memberikan pencerahan kepada kami, ini murni kegiatan keagamaan tidak ada unsur politik apapun,” katanya.

“Walaupun beliau tahu saya maju di Pileg DPR RI karena memang dorongan dari beliau. Tadi beliau bilang tidak masalah partainya apa, yang penting tetap NU," ujarnya dilansir RMOLJabar.

Menurut Zaenal Muttaqin, kiai Aqil merupakan sosok ulama besar, dan sudah menganggap seperti keluarga sendiri.

Kiai Said Soroti Kasus Dandy


Sebelumnya, Kiai Said Aqil ikut menyoroti kasus Mario Dandy dan ayahnya eks pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo yang seperti membuka luka lama masyarakat terkait kasus penyelewengan pajak.

Menurut Said Aqil, Mario dan keluarganya kerap memamerkan harta kekayaan dan kemewahan yang membuat reputasi Ditjen Pajak tercoreng.

Untuk itu, ia mengingatkan agar pemerintah serius mengawasi pegawai DJP agar bekerja benar.

Said Aqil mengatakan, bila benar penyelewengan masih terjadi, bukan tidak mungkin dirinya menyerukan warga NU untuk tidak bayar pajak.

“Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU tidak bayar pajak karena ternyata dipakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan,” ucap Said Aqil usai menjenguk David Ozora Latumahina di RS Mayapada Hospital Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2023).

Said bercerita, saat kasus Gayus Tambunan itu ramai diberitakan, Presiden SBY sempat meminta wejangan dari para ulama mengenai penggunaan uang pajak.

“Saat itu Pak SBY mengutus stafnya bertemu para ulama untuk meminta para ulama untuk membatalkan fatwa itu,” jelasnya.

“Saat itu kita bilang kalau memang uang pajak dipakai untuk kepentingan rakyat ya kita cabut, dan saat itu pemerintah setuju makanya kita tetap menghimbau warga NU bayar pajak,” tambahnya.(ikror/rmol/pojoksatu)