POJOKSATU.ID - Lalu lintas di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, berubah menjadi lautan manusia pada Kamis pagi 6 November 2025.
Ribuan buruh dari berbagai serikat pekerja datang berbondong-bondong menuju Gedung DPR/MPR RI.
Mereka menggelar aksi menuntut kenaikan upah minimum dan revisi aturan ketenagakerjaan.
Sejak pukul 08.00 WIB, barisan massa mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto, tepat di depan kompleks parlemen.
Baca Juga: Harapan dan Realita! PPPK Tunggu Kepastian Nasib dalam Revisi UU ASN di Prolegnas 2025
Suara peluit, toa, dan teriakan orasi memecah kesibukan pagi ibu kota.
Sejumlah spanduk terbentang dengan tulisan tegas: “Upah Layak untuk Hidup Layak!” dan “Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing!”.
Kemacetan terjadi sejak pukul 09.00 WIB di ruas Semanggi keSlipi, bahkan meluas hingga kawasan Palmerah dan Sudirman.
Pengendara yang melintas tampak harus bersabar lantaran arus kendaraan tersendat oleh massa aksi yang terus berdatangan.
Baca Juga: Buruh Bergerak Lagi, Ribuan Massa Geruduk DPR Tuntut Keadilan Upah 2026
Polisi lalu lintas pun menutup sementara jalur depan Gedung DPR dan mengalihkan kendaraan ke arah Gerbang Pemuda dan Jalan Asia Afrika.
Sementara itu, halte TransJakarta di depan DPR untuk sementara tidak beroperasi demi alasan keamanan dan kelancaran lalu lintas.
Polda Metro Jaya mengerahkan 1.464 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP untuk mengamankan jalannya aksi.
Petugas sudah siaga sejak dini hari untuk mengatur lalu lintas dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan.
Kombes Ade Ary mengatakan, kami menerapkan pola pengamanan berlapis dan pendekatan humanis.
"Rekan-rekan buruh adalah bagian dari masyarakat, jadi kami prioritaskan pelayanan persuasif,”ujarnya, dikutip detik, 6 November 2025.
Ade menjelaskan, titik pengamanan difokuskan di sekitar Gedung DPR, Simpang Palmerah, dan Jalan Gerbang Pemuda.
Petugas juga menyiapkan posko kesehatan dan tim negosiator di lapangan untuk menjaga agar suasana tetap kondusif.
Baca Juga: Purbaya Yudhi Sadewa Ancam Bank Nakal Siap-Siap Pajaknya Kami Naikkan!
Dalam orasinya, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 minimal 15 persen, serta penghapusan sistem kerja kontrak dan outsourcing.
Menjelang siang, perwakilan serikat buruh diterima oleh staf Sekretariat Jenderal DPR untuk menyerahkan daftar tuntutan resmi.
Dalam pertemuan tertutup itu, buruh meminta agar DPR segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pekerja.
Baca Juga: BKN Bantah Isu Zero Growth CPNS dan PPPK 2025, Perekrutan ASN Tetap Berjalan
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Mengaku akan mengkaji ulang formula pengupahan 2026 dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak.
Di tengah hiruk pikuk aksi, sebagian warga sekitar DPR mengaku terganggu namun memahami maksud para buruh.
Meski panas terik dan macet tak terhindarkan, suasana aksi relatif kondusif.
Sejumlah buruh terlihat berbagi air mineral dan makanan dengan sesama peserta.
Di sela-sela orasi, musik dangdut dari mobil komando sempat terdengar, membuat suasana lebih cair.
Aksi buruh ini menjadi pengingat bahwa isu kesejahteraan pekerja belum usai.
Jakarta boleh macet, tapi suara buruh tetap melaju, menembus pagar tinggi DPR, menuntut keadilan yang layak mereka dapatkan.***
