POJOKSATU.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan fokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan sebagai langkah utama dalam penanganan banjir.
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, usai rapat koordinasi bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (17/3/2025).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Gubernur Dedi menegaskan bahwa penanganan banjir kali ini akan masuk ke tahap rehabilitasi, bukan lagi sebatas bantuan darurat.
"Hari ini kita sudah berbicara soal teknis, bukan lagi sekadar menyiapkan sembako atau alas tidur bagi korban banjir. Fokus utama kita adalah rehabilitasi bencana agar kejadian serupa tidak terus berulang," ujar Dedi.
Sebagai langkah nyata, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Pemprov Jabar, serta pemerintah kabupaten/kota akan bersinergi membangun tanggul di sepanjang sempadan sungai untuk mencegah banjir di masa depan.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula soal penetapan lokasi dan sumber pendanaan proyek ini.
Biaya pembangunan akan dikumpulkan secara kolaboratif dari Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar, hingga Pemda Kabupaten/Kota.
"Penetapan lokasi harus segera dilakukan, sementara pembiayaan akan dikoordinasikan antara pusat, provinsi, dan daerah. Biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga semua pihak harus berkontribusi," jelas Dedi.
Selain untuk mencegah banjir, proyek ini juga akan berdampak pada ketahanan pangan.
Dedi menekankan bahwa daerah pertanian yang terdampak banjir harus dipulihkan untuk memastikan produktivitas beras tetap terjaga.
"Penanganan banjir ini juga berkaitan dengan sektor pertanian. Jika sungai bermasalah, pertanian terdampak, dan ujungnya akan mempengaruhi produksi beras kita," tambahnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penanggulangan banjir di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor akan dilakukan dalam jangka menengah dengan revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul, serta bendungan.
"Langkah utama adalah penertiban sempadan sungai, termasuk irigasi dan pembangunan bendungan. Semua ini memerlukan pengadaan tanah, yang harus ditetapkan oleh kepala daerah," kata Nusron.
Dalam rapat koordinasi, kepala daerah yang hadir berkomitmen untuk menyelesaikan penetapan lokasi lahan (penlok) pada pertengahan April 2025.
Dengan target ini, pengadaan tanah diharapkan selesai pada akhir Mei, sehingga proyek pembangunan dapat dimulai pada Juni 2025.
"Kami menargetkan pertengahan April penlok selesai, pengadaan tanah tuntas di akhir Mei, dan pembangunan tanggul serta normalisasi sungai bisa dimulai pada Juni 2025," pungkas Nusron.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan banjir di Jawa Barat dapat tertangani secara sistematis, sekaligus menjaga stabilitas sektor pertanian di wilayah terdampak.***
