POJOKSATU.ID – Pemerintah Indonesia memutuskan untuk sementara waktu menangguhkan partisipasi dalam mekanisme Dewan Perdamaian atau Board of Peace.
Keputusan ini diambil sebagai langkah prioritas untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan Timur Tengah.
Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan WNI.
Baca Juga: Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah Saat Lebaran 2026: Harus Tunjukkan Empati ke Rakyat
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Yvonne Mewengkang, menjelaskan bahwa pembahasan terkait keterlibatan Indonesia dalam mekanisme BOP saat ini masih ditangguhkan.
“Pembahasan masih ditangguhkan atau masih on hold. Artinya, untuk sementara waktu diskusi mengenai Board of Peace belum dilanjutkan,” ujar Yvonne, Jumat (13/3/2026).
Menurut Yvonne, pemerintah saat ini memfokuskan perhatian pada upaya perlindungan warga negara Indonesia di kawasan yang terdampak konflik.
Baca Juga: Etika dan Tradisi Mengkhatamkan Al-Qur’an, Ini Waktu Terbaik dan Amalan yang Dianjurkan
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan berbagai langkah antisipatif, termasuk kemungkinan evakuasi WNI dari wilayah yang berisiko tinggi.
Meski partisipasi dalam Board of Peace ditangguhkan, Indonesia tetap berkomitmen terhadap upaya menjaga perdamaian internasional.
Yvonne menyebut Indonesia masih berencana mengirimkan pasukan dalam kerangka International Security Force (ISF) untuk mendukung stabilitas keamanan di Gaza, Palestina.
Namun keputusan terkait langkah lanjutan tetap akan mempertimbangkan perkembangan situasi di lapangan.
“Kami masih melakukan penilaian secara menyeluruh dan komprehensif terhadap perkembangan situasi di Timur Tengah yang saat ini sangat dinamis,” jelasnya.
Pemerintah Indonesia, kata Yvonne, akan terus memantau kondisi keamanan di kawasan tersebut sebelum mengambil keputusan lebih lanjut terkait keterlibatan dalam berbagai mekanisme keamanan internasional.
Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah selalu mengacu pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
Dalam kesempatan yang sama, Yvonne juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah agenda diplomatik penting dalam waktu dekat.
Baca Juga: Jalur Puncak Siap One Way Saat Lebaran 2026, Polisi Pantau Volume Kendaraan dari GT Ciawi
Salah satunya adalah rencana kunjungan Presiden ke beberapa negara di kawasan Asia.
Namun hingga saat ini, ia menyebut seluruh agenda tersebut masih dalam tahap persiapan sehingga belum ada rincian resmi yang dapat disampaikan kepada publik.
“Persiapan masih berlangsung dan belum ada detail yang bisa kami sampaikan mengenai agenda pembahasan dalam kunjungan tersebut,” ujarnya.
Pemerintah memastikan akan terus memprioritaskan keselamatan WNI di luar negeri di tengah situasi geopolitik global yang sedang berkembang cepat.***
