POJOKSATU.ID — Setelah dua tahun berturut-turut dihantam perlambatan global, pabrik-pabrik di Indonesia akhirnya mulai kembali berasap.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor Indonesia naik 7,17% (year-on-year) pada September 2025.

Kenaikan terbesar datang dari bahan bakar minyak, logam industri, dan komponen elektronik, yang menjadi penopang utama sektor manufaktur.

Baca Juga: 7 Tips Hijab Stylish dan Nyaman untuk Aktivitas Seharian Bikin Kamu Gak Ribet Kemana-mana

Sekilas, kabar ini terdengar positif: industri bergairah, permintaan naik, roda ekonomi berputar.

Namun, di balik semangat pemulihan itu, muncul pertanyaan penting apakah lonjakan impor bahan baku ini menandakan kebangkitan industri.

Atau justru menunjukkan ketergantungan baru pada produk luar negeri.


Pabrik Kembali Sibuk, Pesanan Naik

Sejumlah kawasan industri besar di Bekasi, Karawang, hingga Gresik mulai menunjukkan peningkatan aktivitas.

Banyak pabrik otomotif, tekstil, dan makanan-minuman melaporkan pesanan naik hingga 20% dibanding awal tahun.

Baca Juga: Kabar GEMBIRA! Dua Program Penting dari Kementerian, Ada Beasiswa hingga TPG TW3 CAIR

Artinya, peningkatan aktivitas produksi di dalam negeri masih sangat bergantung pada arus impor bahan baku.

Ketika impor naik, produksi ikut meningkat tapi bila ada gangguan logistik global, risiko terhentinya rantai pasok pun membayangi.


Impor Naik, Neraca Dagang Mulai Menyempit

BPS mencatat nilai impor September 2025 mencapai US$18,2 miliar, naik signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu.

 

Sementara ekspor naik 11,41%, tetapi surplus perdagangan menurun dibanding bulan sebelumnya.

Baca Juga: Masih Bingung Bedanya PPPK Paruh Waktu dan Full Time? Ini Perbedaan Hak dan Pola Kerja yang Wajib Diketahui

Ekonom menilai, kondisi ini masih dalam kategori wajar selama impor didorong oleh aktivitas industri produktif, bukan konsumsi.

Namun jika tren ini terus berlanjut tanpa peningkatan ekspor yang signifikan, neraca dagang Indonesia bisa tertekan menjelang akhir tahun.


BI Beli Surat Utang: Sinyal Dukungan untuk Industri

Langkah Bank Indonesia membeli surat utang pemerintah senilai Rp270 triliun hingga Oktober 2025 juga menjadi bagian penting dari cerita ini.

Baca Juga: Sulap Menara Pandang Jadi Perpustakaan Modern, Pemkot Depok Kejar Target Literasi 2027

Tujuannya menjaga likuiditas perbankan dan mendukung pembiayaan sektor riil termasuk industri manufaktur.

Kebijakan moneter longgar ini diharapkan bisa membuat bunga kredit tetap rendah, sehingga perusahaan manufaktur lebih mudah mengakses modal.

Namun, di sisi lain, BI juga harus berhati-hati agar likuiditas besar tidak memicu inflasi di tengah lonjakan permintaan impor.

Baca Juga: Sulap Menara Pandang Jadi Perpustakaan Modern, Pemkot Depok Kejar Target Literasi 2027

Kombinasi antara impor tinggi dan kebijakan moneter longgar bisa menjadi pedang bermata dua yaitu:

1. Positif bagi produksi dan ekspor jangka pendek,

2. Tapi berisiko menciptakan ketergantungan struktural jika industri dalam negeri tidak segera memperkuat rantai pasok lokal.


Master Plan Produktivitas Nasional Harapan Baru

Pemerintah menyadari tantangan tersebut.

Melalui Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029, Indonesia berkomitmen memperkuat industri berbasis inovasi dan substitusi impor.

Beberapa langkah konkret yang direncanakan antara lain.

Mendorong produksi komponen lokal di sektor otomotif dan elektronik.

Memberikan insentif pajak untuk industri pengolahan bahan mentah.

Baca Juga: Pemprov Riau Ungkap Bukan Gubernur Wahid Kena OTT KPK, Tapi Satu Kepala UPT Dinas PUPR

Mengembangkan teknologi produksi nasional, termasuk lewat kerja sama riset dengan kampus dan startup.

Jika rencana ini berhasil dijalankan, Indonesia bisa keluar dari jebakan impor bahan baku untuk ekspor barang murah pola lama yang membuat margin keuntungan industri selalu tipis.


Risiko Ketergantungan dan Tantangan Global

Namun jalan menuju kemandirian industri tidak semulus peta rencana.

Kenaikan harga minyak dunia, melemahnya rupiah, dan fluktuasi suku bunga global masih menjadi tantangan serius.

Setiap kali rupiah melemah, biaya impor langsung naik.

Baca Juga: Mengenal Lebih Dekat Perbankan Syariah: Sistem Keuangan Berbasis Nilai Islam

Akibatnya, pabrik harus menyesuaikan harga jual atau menahan produksi.

Bila kondisi ini berulang, pemulihan industri bisa tertahan di tengah jalan.

Selain itu, rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi membuat biaya logistik tetap tinggi.


Pemulihan yang Butuh Kemandirian

Lonjakan impor bahan baku memang membawa kabar baik industri bergerak, ekonomi hidup.

Tapi jika tidak diimbangi dengan penguatan produksi lokal dan inovasi industri, Indonesia hanya berpindah dari krisis ke ketergantungan.

Pemerintah dan BI memang sudah berjalan seiring satu menyiapkan likuiditas, satu menyiapkan arah produktivitas.

Namun, masa depan industri Indonesia tidak hanya ditentukan oleh angka impor atau ekspor, melainkan oleh kemampuan kita berdiri di atas kaki sendiri.

Karena pada akhirnya, pertumbuhan sejati bukan diukur dari seberapa banyak kita beli dari luar negeri, tapi seberapa banyak yang bisa kita hasilkan dari negeri sendiri.***