POJOKSATU.id – Kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Garut, membuka fakta penting mengenai persoalan jalan rusak yang selama ini menjadi keluhan warga.
Dalam dialog terbuka bersama kepala desa dan perangkatnya dalam channel Youtube pribadi Dedi Muyladi.
Gubernur menegaskan bahwa akar persoalan jalan rusak di Garut bukan hanya soal teknis lapangan, tetapi karena ketidakfokusan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur.
Baca Juga: Timtim Maduro
“Menurut saya selama ini pemimpin Garut tidak fokus membangun infrastruktur,” ujar Gubernur dalam percakapannya yang terekam dalam video.
Ia menyebut anggaran untuk pembangunan jalan seharusnya bisa ditingkatkan signifikan.
“Kalau anggarannya difokuskan, 500 miliar tiap tahun, selesai. Tapi sekarang baru didorong-dorong naik,” lanjutnya.
Baca Juga: Pernyataan Pigai Bikin Geger: Indonesia Siap Tangani Konflik Venezuela Jika Pimpin Dewan HAM PBB
Pernyataan ini muncul saat warga dan perangkat desa menjelaskan kondisi jalan di wilayah Cisewu yang sering menjadi perbincangan warganet lantaran rusak parah.
Gubernur menilai, selama anggaran belum diarahkan secara tegas pada prioritas perbaikan jalan, maka wilayah-wilayah terpencil seperti Cisewu akan terus tertinggal.
Dalam kesempatan yang sama, perangkat Desa Panggalih memaparkan kondisi anggaran desa secara transparan.
Fakta paling mengejutkan adalah bahwa desa tersebut sama sekali tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PAD).
“PAD mah teu aya nol, Pak,” jelas Sekretaris Desa saat ditanya langsung oleh Gubernur
yang artinya PAD tidak ada sama sekali.
Ketiadaan PAD membuat desa hanya mengandalkan dana transfer dari pusat, kabupaten, dan provinsi untuk menjalankan seluruh program dan operasional.
Anggaran desa tahun 2025 disebutkan sebesar Rp1,11 miliar berasal dari Dana Desa (APBN).
Desa juga menerima Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten sebesar Rp534 juta serta bantuan provinsi Rp130 juta.
Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan! Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima USD 7.000 dari Proyek Chromebook
Total anggaran yang diterima Desa Panggalih menjadi sekitar Rp1,675 miliar.
Namun, besarnya angka tersebut tidak serta-merta mampu menyelesaikan masalah pembangunan.
Anggaran itu juga harus dibagi untuk belanja pegawai, operasional kantor desa, pemeliharaan fasilitas, hingga program-program masyarakat.
Baca Juga: Timtim Maduro
“Banyak kepala desa yang dia tidak tahu pengeluaran desa kadang kepala desa sok kabobodo ku sekdes jeung bendahara,”
ujar Gubernur menyinggung persoalan teknis pengelolaan desa di banyak daerah.
Dengan ketiadaan PAD ditambah kemampuan fiskal daerah yang terbatas.
Baca Juga: Pernyataan Pigai Bikin Geger: Indonesia Siap Tangani Konflik Venezuela Jika Pimpin Dewan HAM PBB
Pembangunan jalan desa tidak dapat dilakukan secara maksimal tanpa dukungan anggaran kabupaten dan provinsi yang kuat.
Dedi Mulyadi juga menegaskan kebijakan baru terkait alokasi anggaran Garut ke depan.
“Sekarang harus difokuskan minimal 7,5% APBD untuk pembangunan jalan,” tegasnya.
Upaya ini, menurutnya, menjadi langkah koreksi agar persoalan jalan rusak di Garut tidak menjadi isu berulang.
Selain membahas kondisi anggaran, Gubernur juga menyoroti budaya birokrasi di desa yang kerap terbebani biaya menjamu tamu, termasuk pejabat yang berkunjung.
Baca Juga: Timtim Maduro
Ia menekankan bahwa desa tidak memiliki anggaran untuk jamuan, sehingga pejabat yang datang tidak boleh menuntut suguhan apa pun.
Di akhir pertemuan, Gubernur meminta agar desa lebih transparan dalam menyampaikan kondisi anggarannya kepada masyarakat.
Menurutnya, keluhan warga harus dijawab dengan data dan gagasan, bukan emosi.***
