POJOKSATU.ID - Program podcast milik Sekretariat DPRD Kota Bekasi tengah menjadi buah bibir setelah terungkap bahwa anggaran yang digelontorkan mencapai Rp540 juta, namun jumlah penontonnya hanya berkisar ratusan.
Publik menilai program tersebut tidak memberikan dampak signifikan, bahkan dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran daerah di tengah tuntutan efisiensi pengelolaan keuangan.
Berdasarkan dokumen realisasi anggaran, biaya produksi setiap episode podcast mencapai sekitar Rp3,6 juta dengan durasi tayang kurang lebih 60 menit.
Baca Juga: Fakta-fakta Kasus Pembunuhan Alvaro, Tewas di Tangan Ayah Tiri, yang Pura-pura Perduli
Dengan total kucuran dana mencapai setengah miliar rupiah, seharusnya program ini mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan memberikan edukasi publik secara optimal.
Namun, evaluasi digital memperlihatkan fakta sebaliknya.
Konten podcast yang membahas tema-tema krusial seperti Digitalisasi Pajak maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hanya mampu meraih sekitar 115 penayangan, meski telah diunggah berbulan-bulan.
Baca Juga: Tahap 4 Bansos Reguler PKH dan BPNT 2025, Jadwal, Besaran, dan Syarat Penerima
Episode lain yang mengangkat Program 100 Juta per RW pun tidak jauh berbeda selama tiga bulan, angka penontonnya hanya berada di sekitar 109 view.
Hitungan kasar menunjukkan bahwa biaya per penonton bisa melampaui Rp40.000 per view, sebuah angka yang dinilai tidak efektif bila dibandingkan dengan standar kampanye digital modern yang mengedepankan efisiensi dan jangkauan luas.
Kondisi ini memicu kritik dari berbagai pihak, termasuk dari aktivis mahasiswa. Ketua Komisariat GMNI Universitas BSI, Dian Arba, turut menyampaikan pandangannya yang dikutip dari akun Instagram @/bekasimasakini pada Senin (24/11/2025).
Baca Juga: Kuliner Jawa Tengah yang Hampir Punah! Cita Rasa Tradisi yang Kini Sulit Ditemukan
Ia mempertanyakan urgensi penggunaan dana publik yang besar untuk program yang tidak disertai hasil optimal dalam hal jangkauan informasi ke masyarakat.
“Apakah wajar anggaran publik digunakan untuk konten yang tidak sampai ke publik? Ini memicu kekhawatiran bahwa program sosialisasi ini hanya formalitas administratif untuk menyerap anggaran tanpa memikirkan dampak riilnya,” ujar Dian.
Menurutnya, program podcast ini hanyalah produk yang minim manfaat.
Baca Juga: Ketua RW : Proyek Swasta di Margasari Karawang Timur Tak Pernah Koordinasi dengan Lingkungan
Ia menilai, di tengah kondisi fiskal daerah yang menuntut efisiensi, penggunaan anggaran sebesar ini untuk konten yang sepi peminat adalah langkah yang keliru.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa rendahnya engagement menunjukkan bahwa materi sosialisasi tidak dirancang dengan strategi digital yang tepat.
“Dengan engagement yang sangat rendah, podcast ini sepi peminat, minim manfaat, bakar uang rakyat,” tegasnya.
Sorotan publik terhadap kasus ini mendorong desakan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program komunikasi publik mereka.
Selain mempertanyakan efektivitas distribusi anggaran, masyarakat menilai perlunya inovasi konten yang benar-benar relevan dan mampu menyentuh kebutuhan informasi warga Bekasi.
Situasi ini menjadi cermin bahwa transparansi serta efektivitas penggunaan dana publik penting untuk diprioritaskan.
Program komunikasi pemerintah sejatinya harus bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, bukan sekadar proyek yang menyerap anggaran tanpa hasil yang sepadan.
Publik kini menunggu langkah evaluasi lanjutan agar polemik penggunaan anggaran seperti ini tidak kembali terjadi.***
