POJOKSATU.id- Suasana Istana Negara mendadak menjadi sorotan nasional setelah dialog intens selama tiga jam antara Presiden Prabowo Subianto dan para kepala daerah se-Papua melahirkan kejutan besar.
Munculnya usulan pembentukan provinsi baru.
Fakta ini diungkap langsung perwakilan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, Velix Wanggai, yang hadir dalam pertemuan tersebut.
"Dalam konteks kelembagaan ini, izin Bapak Menteri Dalam Negeri, ada juga aspirasi dari para bupati terutama di kawasan Saireri"
"di pesisir utara Papua untuk membentuk provinsi baru yang basis kebudayaannya adalah Saireri. Itu salah satu dalam topik aspek kelembagaan,",
Ucap Velix dikutip pojoksatu.id dari merdeka.com
Baca Juga: Upah Naik tapi Buruh Ngamuk Besar! Ada Apa dengan UMP 2026?
Dialog yang berlangsung pada 16 Desember 2025 itu awalnya digelar untuk membahas percepatan pembangunan dan sinkronisasi program pemerintah pusat–daerah.
Namun siapa sangka, di tengah pembahasan teknis, sejumlah kepala daerah menyuarakan aspirasi besar pemekaran provinsi baru di Papua.
Usulan ini sontak membuat ruang rapat di Istana memanas dan memicu perhatian publik begitu informasi bocor ke media.
Baca Juga: Upah Naik tapi Buruh Ngamuk Besar! Ada Apa dengan UMP 2026?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa usulan ini memang disampaikan langsung oleh para kepala daerah.
Menurutnya, Presiden Prabowo memberi ruang dialog yang sangat terbuka, sehingga berbagai keluhan, data lapangan, dan kebutuhan strategis daerah tumpah di forum itu.
Salah satu topik yang paling menonjol adalah isu pemekaran daerah sebagai solusi mempercepat pelayanan publik.
Tito menjelaskan bahwa pemekaran bukan isu baru. Pemerintah pada 2022 telah membentuk tiga provinsi baru Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Dengan penambahan itu, Papua kini memiliki enam provinsi.
Namun fakta geografis yang masih sangat luas membuat beberapa kepala daerah kembali mendorong pembentukan provinsi baru lainnya.
Wacana yang sempat beredar di publik antara lain adalah Papua Utara dan Papua Timur, meski sampai hari ini belum masuk tahap legislasi formal.
Baca Juga: Upah Naik tapi Buruh Ngamuk Besar! Ada Apa dengan UMP 2026?
Situasi inilah yang mencuat ke hadapan Prabowo.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menegaskan bahwa pemekaran bukan sekadar kepentingan politik.
Melainkan kebutuhan mendesak untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Mereka menilai wilayah Papua masih menghadapi tantangan besar, mulai dari keterbatasan infrastruktur, jarak antardaerah yang ekstrem.
Hingga lambatnya distribusi pelayanan publik karena cakupan pemerintahan yang terlalu luas.
Velix Wanggai mengungkap adanya atmosfer dialog yang sangat hidup. Para kepala daerah tampak kompak menyampaikan data dan aspirasi.
Bahkan beberapa bupati menyatakan daerah mereka sudah siap menjadi pusat pemerintahan provinsi baru, baik dari segi sosial, budaya, maupun dukungan wilayah.
Hal inilah yang membuat diskusi berlangsung lebih lama dari jadwal semula.
Meski demikian, Prabowo tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Presiden meminta semua usulan didokumentasikan dan dievaluasi secara menyeluruh oleh kementerian terkait.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Papua adalah prioritas nasional.
Namun setiap langkah harus mempertimbangkan kesiapan wilayah, stabilitas keamanan, serta landasan hukum yang kokoh.
Pernyataan Prabowo tersebut memberi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup pintu terhadap pemekaran baru, tetapi akan menilai seluruh aspek secara objektif.
Baca Juga: Upah Naik tapi Buruh Ngamuk Besar! Ada Apa dengan UMP 2026?
Respons ini segera memicu gejolak di ruang publik. Media sosial ramai, berbagai kalangan penasaran apakah Papua benar-benar akan bertambah lagi provinsinya.
Di daerah, sejumlah tokoh masyarakat menyambut baik kabar bahwa isu pemekaran kembali mengemuka di level tertinggi pemerintahan.
Namun ada pula suara kritis yang mengingatkan bahwa pembentukan provinsi baru bukan sekadar memecah wilayah.
Melainkan membutuhkan kesiapan anggaran, regulasi, hingga infrastruktur administratif yang matang.
Meski begitu, fakta bahwa usulan ini muncul langsung di hadapan Presiden dalam forum tertutup membuat isu tersebut menjadi salah satu topik paling ramai dibicarakan pekan ini.
Dengan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi masukan daerah, bukan tidak mungkin peta administrasi Papua kembali berubah dalam waktu dekat.***
