POJOKSATU.id - Pengungkapan mengejutkan datang dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait lambatnya penyaluran bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Publik sempat menuding pemerintah pusat lamban merespons bencana besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Namun Tito justru membalik anggapan itu dengan fakta keras di hadapan publik.
Baca Juga: Jika Single Salary Diterapkan, Segini Perkiraan Gaji ASN dan PPPK
“Persoalannya adalah data. Data yang diharapkan by name, by address, dari yang (rumah) rusak ringan, sedang, berat tersebut,”
kata Tito dikutip pojoksatu.id dari tvonenews 29/12/2025.
“Sebagian besar, kalau untuk Sumatera Barat sudah hampir mengirimkan semua datanya. Kemudian, yang di Sumatera Utara sebagian, dan yang belum banyak mengirimkan adalah di Aceh,” tegasnya.
Baca Juga: Kebijakan Moratorium Hutan Era Megawati Isu Penting Rakernas PDI Perjuangan
Menurut Tito, bantuan seharusnya bisa dipercepat, karena pemerintah pusat sudah menyiapkan skema penanganan mulai dari uang tunai hingga pembangunan hunian sementara.
Namun semua proses itu membutuhkan data dasar yang valid, terutama daftar nama, alamat, dan kategori kerusakan rumah yang dialami warga.
Tanpa data tersebut, penyaluran bantuan berisiko tidak tepat sasaran dan melanggar aturan administrasi yang mewajibkan transparansi penggunaan dana negara.
Baca Juga: TPP ASN Belum Cair, Pemkab Siak Akui Kas Daerah Sedang Tertekan
Tito menggambarkan kondisi di daerah terdampak yang membuat alur pendataan tidak berjalan semestinya.
Banyak wilayah yang terisolasi, desa-desa yang hilang dihantam banjir bandang, hingga akses administrasi yang lumpuh total.
Namun di sisi lain, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban untuk menyerahkan data awal sebagai dasar pencairan bantuan.
Karena itu, Mendagri langsung memerintahkan BNPB dan BPS untuk turun tangan membantu pendataan.
Dua lembaga ini diminta melakukan verifikasi lapangan dan menyusun data terpadu agar proses bantuan tidak lagi tertunda.
Baca Juga: Jika Single Salary Diterapkan, Segini Perkiraan Gaji ASN dan PPPK
Tito juga meminta pemerintah daerah segera menyerahkan lahan bebas sengketa untuk pembangunan rumah permanen bagi korban yang kehilangan hunian.
Ini penting karena sebagian besar wilayah terdampak membutuhkan relokasi ke zona aman.
Skala bencana di Sumatera memang luar biasa besar.
Korban tewas mencapai ratusan hingga ribuan jiwa, sementara jutaan warga lainnya terdampak dan mengungsi.
Kerusakan fisik tersebar luas, termasuk puluhan desa yang dinyatakan hilang.
Kondisi ini menjelaskan betapa krusialnya data korban untuk memastikan bantuan masuk tepat waktu dan tepat sasaran.
Tito menekankan bahwa pemerintah pusat tidak ingin sekadar menyalurkan bantuan, tetapi memastikan setiap bantuan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menggarisbawahi bahwa percepatan pendataan bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut keselamatan administratif bagi pejabat pelaksana di daerah.
Pernyataan Tito ini memicu perhatian publik karena menunjukkan persoalan mendasar dalam penanganan bencana koordinasi antara pusat dan daerah belum berjalan sebagaimana mestinya.
Di saat masyarakat menunggu bantuan datang, birokrasi di tingkat daerah justru menjadi hambatan utama.
Banyak pihak menilai bahwa kondisi darurat seharusnya memaksa adanya prosedur cepat yang tetap akuntabel, bukan saling menunggu dan memperlambat proses.
Meski demikian, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat akan tetap memberikan dukungan penuh agar pendataan segera rampung.
Baca Juga: Jika Single Salary Diterapkan, Segini Perkiraan Gaji ASN dan PPPK
Pembangunan hunian sementara, pemberian bantuan tunai, hingga relokasi besar-besaran akan mulai berjalan setelah data dasar lengkap diterima.
Pemerintah juga menyiapkan kerja sama dengan lembaga kemanusiaan seperti Tzu Chi untuk mempercepat pembangunan rumah permanen.
Pengungkapan Tito sekaligus menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah.
Baca Juga: TPP ASN Belum Cair, Pemkab Siak Akui Kas Daerah Sedang Tertekan
Dengan kondisi bencana sebesar ini, keterlambatan sekecil apa pun akan berdampak langsung pada keselamatan warga.
Tito menegaskan bahwa daerah harus bergerak cepat, akurat, dan bekerja sama dengan pusat agar bantuan tidak kembali tersendat.
Pada akhirnya, pernyataan Tito membuka mata publik bahwa hambatan terbesar penanganan bencana bukan semata soal anggaran atau sarana, tetapi kesiapan data.
Baca Juga: Jika Single Salary Diterapkan, Segini Perkiraan Gaji ASN dan PPPK
Dan tanpa data yang benar, bantuan sebesar apa pun tidak akan bisa menyentuh tangan para penyintas yang membutuhkannya.***
