POJOKSATU.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyiapkan perlawanan usai dijadikan tersangka KPK dalam kasus suap Harun Masiku.
Hasto menyiapkan sejumlah video yang diklaim mengungkap keterlibatan sejumlah petinggi negara dalam kasus korupsi.
Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menyebutkan bahwa Hasto sedang mempersiapkan bukti berupa puluhan video untuk mendukung upaya perlawanan ini.
Video tersebut disebut akan mengungkap keterlibatan para petinggi negara dalam berbagai skandal korupsi di Indonesia.
"Karena itu perlawanan dari Mas Hasto dan solidaritas pada Pak Yasonna yang dicekal," ujar Guntur.
Guntur menjelaskan bahwa Hasto berencana merilis video-video tersebut setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain membongkar skandal korupsi, video tersebut diklaim akan membeberkan penyalahgunaan wewenang serta penggunaan alat-alat negara untuk tujuan politik tertentu.
Tujuan politik yang dimaksud, antara lain, adalah membangun narasi negatif terhadap lawan politik melalui kasus hukum, menyelesaikan masalah pribadi anak penguasa dengan melibatkan petinggi penegak hukum, membuktikan adanya rencana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode, hingga pengambilalihan partai politik melalui kasus hukum.
Diketahui, Hasto telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus suap yang melibatkan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Selain itu, KPK juga telah mencegah Yasonna Laoly bepergian ke luar negeri.
Menurut Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio, semua bukti terkait kasus korupsi seharusnya diungkap kepada publik.
Hal ini, menurut Hendri, akan membantu lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi sekaligus mencegah terjadinya penyanderaan politik.
Baca Juga: Hasto Ditetapkan Tersangka, Pakar Ilmu Politik: Sangat Kental Nuansa Kepentingan Politis
"Kalau ada, dibuka saja, sehingga misteri di balik ini selesai, termasuk tugasnya KPK menemukan Harun Masiku," ujar Hendri dalam keterangannya, Sabtu (28/12/2024).
Hendri, yang juga merupakan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, menyatakan bahwa penyanderaan politik sering kali melibatkan mantan penguasa maupun penguasa saat ini, terutama ketika kedua belah pihak sedang berseteru.
"Sanderaan-sanderaan politik ini, hanya bisa dilakukan oleh mantan penguasa dan penguasa.
Karena yang punya rahasia tuh, yang punya kartu-kartu truf itu biasanya penguasa kan," ungkap Hendri.
Ia menambahkan bahwa praktik saling serang seperti ini harus segera dihentikan.
Menurutnya, praktik tersebut dapat merusak iklim politik di Indonesia karena sering kali digunakan untuk mengancam lawan politik. ***




