POJOKSATU.id – Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.
Mengeluarkan pernyataan yang cukup menarik terkait polemik penganugerahan gelar “Pahlawan Nasional” kepada Soeharto.
Di tengah sorotan publik yang terbagi antara setuju dan tidak.
Baca Juga: Bebek Djibouti
Bahlil menyampaikan harapannya kepada mereka yang masih menolak agar dapat menerima dengan hati yang lapang.
“Kalau ada yang masih belum mau ikhlaskan, saya doakan, mudah-mudahan mereka bisa ikhlaskan.” Ujar Bahlil di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (14/11/2025).
Jasa Soeharto dan Wajar Terjadinya Penolakan
Baca Juga: Pengamat Nilai Reposisi Polri Bukanlah Agenda Presiden dan DPR RI
Dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (14/11/2025).
Bahlil menegaskan bahwa penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto bukanlah hal yang spontan.
Ia menyebut bahwa
Baca Juga: Keputusan Gubernur Sulsel Pecat 2 Guru Luwu Utara, Bikin Presiden Prabowo Turun Tangan
“Pak Harto adalah presiden 32 tahun, pernah menjadi Ketua Dewan Pembina DPP Partai Golkar, ikut melahirkan Partai Golkar, dan jasa Pak Harto sudah pasti banyak.”
Namun ia juga mengakui realitas politik adanya yang setuju dan ada yang menolak. Menurut Bahlil, hal tersebut adalah “konsekuensi negara demokrasi.”
“Ikhlas” Pesan Simbolis untuk Rekonsiliasi
Kata “ikhlas” yang diulang oleh Bahlil dapat dimaknai sebagai ajakan agar publik terutama pihak-pihak yang menolak.
Menerima keputusan negara tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan. Dalam ungkapannya, ia menambahkan
Baca Juga: Keputusan Gubernur Sulsel Pecat 2 Guru Luwu Utara, Bikin Presiden Prabowo Turun Tangan
“Tidak ada manusia sempurna di muka bumi ini karena kesempurnaan itu hanya Ilahi saja.”
Pernyataan ini menunjukkan dua hal pertama, pengakuan bahwa figur Soeharto memiliki sisi sekaligus kelebihan dan kekurangan kedua.
Dorongan agar masyarakat bergerak dari fase pro-kontra menuju sikap yang lebih tenang dan produktif.
Baca Juga: Keputusan Gubernur Sulsel Pecat 2 Guru Luwu Utara, Bikin Presiden Prabowo Turun Tangan
Bagi Golkar, pernyataan Bahlil sekaligus mengukuhkan posisi partai bahwa mereka.
Mendukung penganugerahan gelar ini sebagai bentuk penghormatan terhadap kontribusi Soeharto.
Di sisi publik terutama aktivis sejarah dan HAM pernyataan ajakan “ikhlas” bisa dibaca sebagai upaya meredam kritik dan mengalihkan fokus terhadap penilaian jasa.
Baca Juga: Pengamat Nilai Reposisi Polri Bukanlah Agenda Presiden dan DPR RI
Namun, pertanyaan yang muncul apakah “ikhlas” berarti satu-arah yaitu penerimaan tanpa dialog, ataukah bagian dari upaya rekonsiliasi nasional yang lebih inklusif?
Jika hanya berupa ajakan verbal tanpa pengakuan terhadap persoalan yang masih dipersoalkan, maka potensi resistensi publik tetap terbuka.
Pernyataan Bahlil yang meminta mereka yang menolak agar “mudah-mudahan bisa ikhlaskan”
Mencerminkan kerumitan pengakuan terhadap sosok besar namun kontroversial dalam sejarah Indonesia.
Ini bukan hanya soal apa yang dilakukan Soeharto atau soal Golkar yang mendukung, tetapi juga bagaimana bangsa ini menangani warisan politik dan moral masa lalu.
Baca Juga: Keputusan Gubernur Sulsel Pecat 2 Guru Luwu Utara, Bikin Presiden Prabowo Turun Tangan
Apakah ajakan “ikhlas” ini akan memupuk rekonsiliasi atau sebaliknya menjadi penutup bagi ruang dialog sejarah terbuka waktu yang akan menentukan.***
