PojokSatu.id — Kadang dunia politik memang lucu. Salah bicara di ruang publik bisa bikin rumah dijarah.
tapi ujungnya malah dapat keringanan sanksi.
Itulah yang sedang dialami Ahmad Sahroni.
Anggota DPR yang baru saja “diskors” enam bulan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Kisahnya bukan sekadar soal pelanggaran etika, tapi juga tentang bagaimana empati bisa jadi alasan lunaknya hukuman.
Publik pun cuma bisa menghela napas “Enaknya jadi anggota DPR, salah pun tetap disayangi.”
Baca Juga: Dari Kolektor Mobil ke Korban Penjarahan, Sahroni Curhat Kolor Diambil, Publik Justru Tak Peduli!
Dari Ucapan “Orang Tertolol Sedunia”
Awal mula kisah ini sederhana tapi panas.
Dalam sebuah pernyataan publik, Sahroni melontarkan kalimat yang bikin telinga merah.
“Mental orang tertolol sedunia,” katanya, menanggapi desakan pembubaran DPR di media sosial.
Ucapan itu viral, menuai hujan kritik, dan akhirnya berbuntut panjang di Senayan.
MKD pun turun tangan, menggelar sidang etik dan memutuskan Sahroni melanggar kode etik anggota DPR.
Keputusannya cukup ringan penonaktifan selama enam bulan.
Baca Juga: Amarah Rakyat Meledak! Dari Demo ke Penjarahan Rumah, Sahroni Akhirnya Keok di DPR!
Tak ada pemecatan, tak ada pencabutan hak istimewa, hanya “cuti panjang” dari parlemen.
Di luar sana, publik menyebutnya “sanksi lembut dengan bumbu empati.”
Rumah Dijarah, Sanksi Jadi Lembut
Baca Juga: Amarah Rakyat Meledak! Dari Demo ke Penjarahan Rumah, Sahroni Akhirnya Keok di DPR!
Uniknya, dalam sidang MKD, ada satu pertimbangan yang membuat banyak orang garuk kepala rumah Sahroni di Tanjung Priok sempat dijarah massa pada akhir Agustus lalu.
Massa yang marah mendatangi rumahnya, membawa spanduk, bahkan kabarnya menjarah beberapa barang.
Polisi turun tangan, tapi kejadian itu menjadi perhatian besar di media.
Baca Juga: Ubah Suara Jadi Tulisan! Panduan Gratis Mengonversi Audio ke Teks dengan Mudah
Dan inilah yang mengejutkan MKD menyebut insiden itu sebagai faktor meringankan hukuman.
Artinya, meskipun terbukti melanggar etika, kondisi “rumah dijarah” dianggap cukup untuk membuat sanksi tidak terlalu berat.
Publik pun ramai bersuara di media sosial Kalau pejabat salah bicara, rumah dijarah, lalu dapat keringanan. Kalau rakyat salah bicara, malah dijemput malam-malam.
Empati yang Menjadi Alasan Baru Politik
Tentu, tak ada yang setuju dengan penjarahan.
Tapi ketika empati terhadap korban menjadi bahan pertimbangan untuk pelanggaran etika, di situlah letak keanehannya.
Baca Juga: Hati Robot
Di dunia politik, tampaknya empati bisa jadi mata uang yang kuat bahkan bisa menukar kesalahan dengan pengertian.
Seorang pengamat politik di Jakarta bilang, “MKD seharusnya menilai tindakan, bukan nasib.”
Namun publik tahu, di Senayan, nasib bisa mengubah narasi. Dari “terdakwa etika” jadi “korban situasi.”
Baca Juga: Amarah Rakyat Meledak! Dari Demo ke Penjarahan Rumah, Sahroni Akhirnya Keok di DPR!
Senayan dan Standar Ganda yang Tak Pernah Usai
Fenomena ini bukan yang pertama. Banyak anggota DPR sebelumnya juga mendapat sanksi ringan meski perbuatannya cukup berat.
Ada yang absen rapat berbulan-bulan tapi masih menerima tunjangan.
Baca Juga: Jangan Cuma Nabung, Berikut 5 Tips Biar Kebiasaan Investasi Mulai Tumbuh
Ada yang terseret kasus etik tapi tetap duduk di komisi strategis.
Semuanya dibungkus dengan alasan “kemanusiaan” atau “empati politik.”
Lucunya, publik justru tak marah lagi.
Baca Juga: Hakim Ketua Sidang Korupsi Kirun Cs Kerap Diteror Nomor Tak Dikenal, Rumahnya Juga Terbakar
Mungkin sudah terbiasa.Karena di negeri ini, tanggung jawab pejabat sering kali terasa seperti karet.
Bisa lentur sesuai kepentingan.
Ketika Etika Jadi Cerita, Bukan Teladan Sanksi MKD seharusnya menjadi pelajaran penting bagi seluruh anggota DPR.
Tapi yang terlihat justru sebaliknya publik makin yakin bahwa etika di parlemen hanya sebatas formalitas.
Baca Juga: Amarah Rakyat Meledak! Dari Demo ke Penjarahan Rumah, Sahroni Akhirnya Keok di DPR!
Ketika seseorang yang melanggar etika bisa mendapat simpati lebih besar daripada sanksi, pesan moralnya pun kabur.
Sahroni mungkin memang korban amarah publik, tapi ia juga bagian dari sistem yang menciptakan jarak dengan rakyat.
Ucapan kasarnya mungkin spontan, tapi efeknya dalam.
Baca Juga: Bengkel Jiwa Berdaya: Ketika Energi Surya Pertamina Menyalakan Harapan Para Penyintas ODGJ
Dan kini, sanksi yang lembut itu justru menambah jarak antara Senayan dan keadilan publik.***
