POJOKSATU.id- Dugaan kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Cianjur menjadi sorotan publik.
Menyikapi laporan sejumlah warga dan siswa yang diduga mengalami keracunan, Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Cianjur mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional tiga Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG).
Tiga SPPG yang ditutup sementara tersebut berada di SPPG Sukagalih Cikalongkulon, SPPG Sindangkerta 3 Pagelaran, serta SPPG Gandasari Kadupandak.
Baca Juga: 12 Tradisi Unik Menyambut Ramadan di Indonesia, dari Nyorog hingga Pacu Jalur
Penutupan dilakukan sebagai langkah pencegahan sekaligus untuk memastikan keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Cianjur, Arif Purnawan, menjelaskan bahwa penghentian sementara operasional dilakukan hingga hasil pemeriksaan laboratorium dari Dinas Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) keluar.
Saat ini, proses investigasi masih berlangsung dan difokuskan pada pengecekan menyeluruh di lapangan.
“Kami tidak bisa berandai-andai. Tim dari Dinas Kesehatan yang memiliki kewenangan teknis sudah turun langsung untuk mengambil sampel sisa makanan,” ujar Arif, dikutip pojoksatu.id dari pikiran rakyat (28/1/2026).
Menurut Arif, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses pengadaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan, hingga tahap pengepakan sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kelalaian prosedur yang berpotensi menyebabkan masalah kesehatan.
Baca Juga: Dari Rp51 T Kini Rp74 T, Anggaran Pemulihan Sumatera Melejit! Pemerintah Ungkap Alasannya
Ia menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP), pihak pengelola SPPG akan diberikan pembinaan dan edukasi terlebih dahulu sebelum diizinkan kembali beroperasi.
Edukasi tersebut dinilai penting agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.
“Kalau terbukti ada kelalaian, tentu akan diberikan edukasi terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa beroperasi kembali,” jelasnya.
Arif juga menyampaikan bahwa sejatinya sistem pengawasan di setiap dapur SPPG sudah dilakukan secara berlapis.
Pengawasan melibatkan kepala dapur, tenaga ahli gizi, hingga Koordinator Kecamatan (Korcam).
Baca Juga: Batas Hadiah Pejabat Naik Jadi Rp 1,5 Juta, Publik Heboh 'Amplopan Naik Kelas!'
Namun, dengan adanya dugaan kasus ini, Satgas tetap melakukan evaluasi total untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai standar keamanan pangan.
“Nanti setelah diberhentikan, mereka akan diedukasi. Jangan sampai ini terulang lagi. Setelah semua dipastikan aman, baru operasional dibuka kembali,” tambahnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Oleh karena itu, aspek keamanan dan kualitas makanan menjadi perhatian utama agar program berjalan optimal dan aman bagi penerima manfaat.***
