POJOKSATU.id - Nama Ono Surono selama dua dekade terakhir melekat pada isu pemberdayaan nelayan dan ekonomi pesisir.
Lahir di Indramayu dan tumbuh dalam lingkungan masyarakat Pantura, Ono dikenal sebagai figur yang banyak menghabiskan waktunya di dunia koperasi perikanan sebelum akhirnya masuk ke panggung politik skala nasional dan provinsi.
Perjalanan Ono kembali menjadi sorotan setelah ia diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 15 Januari 2026 terkait kasus dugaan suap proyek ijon yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang.
Baca Juga: KLH Gugat Perdata 6 Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir di Sumut, Termasuk PT AR dan TPL
Dalam pemeriksaan tersebut, Ono dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan, termasuk soal dugaan aliran dana dari pihak swasta.
Sebelum berada pada posisi yang ia tempati hari ini, Ono memulai kiprahnya dari sektor ekonomi rakyat.
Ia pernah memimpin Koperasi Perikanan Laut Mina Sumitra di Indramayu, sebuah koperasi besar di wilayah Pantura yang menjadi pusat aktivitas ekonomi nelayan.
Baca Juga: Negara Berpotensi Rugi Puluhan Juta akibat Penyelundupan Di Cileungsi
Kiprahnya berlanjut ketika ia menjabat Ketua Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Mina Laksana Mukti pada 2011–2016. Dari sinilah identitas Ono sebagai tokoh pesisir terbentuk.
Karier politik Ono mulai menguat pada akhir 1990-an. Ia menapaki struktur PDI Perjuangan dari tingkat terbawah, dimulai sebagai Wakil Bendahara PAC pada 1998.
Lalu menjadi Sekretaris DPC PDIP Indramayu pada 2000.
Baca Juga: Jam Mengajar Guru Kurang di Info GTK 2026, Ini Penyebab Utamanya
Konsistensinya dalam struktur partai membuat Ono dipercaya memimpin DPD PDIP Jawa Barat pada 2019, posisi yang menandai fase penting dalam karier politiknya.
Selain aktif di internal partai, Ono juga memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator.
Ia pernah duduk sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP dan tergabung dalam Komisi IV, yang membahas isu perikanan, pertanian, dan lingkungan hidup.
Bidang yang selaras dengan latar belakangnya. Suaranya kerap muncul dalam isu perikanan, mulai dari tata kelola pelabuhan hingga akses nelayan terhadap BBM.
Pada Pemilu 2024, Ono terpilih sebagai Anggota DPRD Jawa Barat periode 2024–2029 dan kemudian menjabat Wakil Ketua DPRD Jabar.
Baca Juga: KLH Gugat Perdata 6 Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir di Sumut, Termasuk PT AR dan TPL
Posisi ini memperkuat pengaruh politiknya di tingkat provinsi, sekaligus mengokohkan perannya dalam dinamika politik PDIP Jawa Barat.
Bahkan sempat muncul wacana bahwa Ono menjadi salah satu figur yang dipertimbangkan PDIP sebagai kandidat Pilgub Jabar.
Namun pengaruh dan reputasi panjang itu memasuki babak baru setelah KPK memeriksanya sebagai saksi dalam kasus suap proyek di Kabupaten Bekasi.
Baca Juga: KLH Gugat Perdata 6 Perusahaan Diduga Sebabkan Banjir di Sumut, Termasuk PT AR dan TPL
KPK tengah mendalami dugaan aliran dana dari tersangka pemberi suap kepada sejumlah pihak, termasuk diduga kepada Ono.
Meski demikian, hingga saat ini status Ono masih sebagai saksi dan belum ada pernyataan resmi terkait perubahan status hukum.
Pemanggilan KPK ini menjadi ujian integritas bagi Ono Surono.
Baca Juga: Guru Temukan Status Tidak Valid di Info GTK 2026, Ini Penyebab dan Solusi agar Data Kembali Valid
Publik kini menunggu bagaimana proses hukum berjalan.
Serta bagaimana hasil pemeriksaan akan memengaruhi perjalanan politik seorang tokoh yang tumbuh dari akar rumput hingga mencapai pucuk struktur partai di tingkat provinsi.***
