POJOKSATU.id — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar antara Agustus hingga September 2025 untuk menentukan ketua umum definitif.
Sejumlah nama calon pemimpin partai berlambang Kabah ini mulai bermunculan, baik dari internal maupun eksternal partai.
Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan bahwa dinamika menuju Muktamar semakin hidup seiring munculnya delapan nama calon ketua umum yang digadang-gadang akan bersaing memperebutkan kursi pimpinan.
Deretan Nama Calon Ketum PPP
Rommy menjelaskan bahwa delapan nama yang saat ini muncul berasal dari kombinasi kader internal dan tokoh eksternal.
Tiga nama berasal dari internal PPP, sementara lima lainnya merupakan tokoh nasional dari luar partai.
Baca Juga: Partai Golkar Siap Dukung Prabowo 2 Periode, Usulkan Pembentukan Koalisi Permanen dengan Gerindra
“Internal: Sandiaga Uno, Sekjen Arwani Thomafi, dan Gus Yasin. Dari eksternal ada Gus Ipul, Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman, Andi Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto,” ujar Rommy, Rabu (14/5/2025).
Rommy menambahkan bahwa setiap calon memiliki tingkat agresivitas yang berbeda dalam menyiapkan diri menjelang Muktamar.
Ada yang sudah menjalin komunikasi dan sosialisasi dengan pengurus wilayah dan cabang, sementara lainnya masih melakukan pendekatan kepada para ulama senior.
“Beberapa sudah konsolidasi, ada yang mulai mundur, ada pula yang masih ditunggu kesediaannya. Namun, semuanya tetap menunjukkan intensi untuk terlibat dalam proses pemilihan ini,” imbuhnya.
Desakan Muktamar Dipercepat Tak Direspons
Di sisi lain, Rommy mengungkapkan bahwa keinginan agar Muktamar dipercepat sebenarnya sudah disuarakan sejak lama oleh para ketua majelis partai.
Bahkan, menurutnya, surat resmi pernah dikirimkan kepada DPP untuk mengusulkan agar agenda Muktamar diselenggarakan pada Januari atau Februari 2025.
“Sudah berbulan-bulan lalu para pimpinan majelis menyuarakan percepatan Muktamar. Tapi Plt Ketum tetap mencari alasan untuk menunda,” ujar Rommy.
Baca Juga: Pemkot Bandung Gelontorkan Rp11,8 Miliar untuk Parpol, Dorong Peran Aktif dalam Pendidikan Politik
Ia menyebut, surat resmi terakhir yang dikirim pada Oktober 2024, dengan usulan pelaksanaan Muktamar di awal 2025, belum mendapat jawaban dari DPP hingga kini.
Bukan Ditunda
PPP saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt) ketua umum yang belum terpilih melalui forum Muktamar.
Juru Bicara DPP PPP, Usman Tokan, menegaskan bahwa pelaksanaan Muktamar tidak dimaksudkan sebagai bentuk penundaan, melainkan sebagai langkah strategis memberikan ruang waktu bagi para kandidat untuk membangun komunikasi politik dengan para pemilik suara.
“Keputusan ini diambil setelah rapat pengurus harian DPP PPP. Muktamar akan digelar setelah Hari Raya Idul Adha dan sejumlah pilkada ulang. Waktunya antara Agustus hingga September 2025,” kata Usman.
Baca Juga: Pidato Presiden Prabowo di Sidang Parlemen OKI ‘Berapi-api’ Membela Palestina
Ia menjelaskan bahwa dengan waktu yang masih tersedia beberapa bulan ke depan, para kandidat memiliki kesempatan cukup untuk berinteraksi langsung dengan DPW, DPC, dan kader-kader yang akan menentukan arah baru partai.
Hal ini mendorong munculnya keinginan kolektif dari berbagai unsur partai untuk segera memiliki ketua umum definitif.
“Bukan hanya 20 DPW, seluruh DPW, DPC, hingga pengurus DPP tentu menginginkan ketua umum baru yang sah melalui Muktamar,” tegas Usman. ***
