POJOKSATU.ID - Kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara setiap Jumat yang digaungkan pemerintah pusat tidak serta-merta diikuti semua daerah.
Bupati Sleman Harda Kiswaya memilih mengambil langkah berbeda dengan tidak menerapkan kebijakan tersebut di wilayahnya.
Menurut Harda, keputusan ini bukan tanpa alasan. Ia menilai penerapan WFH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman justru berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Itu perintah saya hormati, tapi kalau di Sleman, WFH itu nggak bisa optimal. Kami tetap melayani masyarakat seperti biasa,” ujar Harda saat ditemui di Kantor Setda Sleman, Rabu (1/4/2026).
Ia mengakui bahwa kebijakan pusat tetap dihargai, namun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi di daerah.
Dalam konteks Sleman, mayoritas Organisasi Perangkat Daerah memiliki tugas yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama. Harda menilai jika ASN bekerja dari rumah, maka pelayanan yang seharusnya berjalan cepat dan responsif justru bisa terhambat.
“Kalau kami terapkan WFH, pelayanan ke masyarakat tidak bisa optimal. Hampir semua OPD itu melayani langsung,” jelasnya.
Harda juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan jajaran di lingkungan Pemkab Sleman.
Hasilnya, sebagian besar sepakat bahwa kebijakan WFH sulit diterapkan secara efektif di daerah tersebut.
Ia bahkan menyebut hampir tidak ada instansi di Sleman yang benar-benar memungkinkan untuk menerapkan sistem kerja jarak jauh secara rutin, khususnya setiap Jumat.
Meski demikian, Harda tidak menutup kemungkinan penerapan WFH secara situasional jika memang dibutuhkan.
Namun, untuk saat ini, pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama yang tidak bisa dikompromikan.
Baca Juga: Trump Ngamuk! Prancis Berani Tolak Pesawat Militer AS, Bakal Menjadi 'Dendam' Kedepannya
“Mungkin kami salah, tapi kami lebih mementingkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Keputusan ini menunjukkan adanya dinamika antara kebijakan pusat dan kebutuhan riil di daerah, terutama dalam menjaga kualitas layanan publik.***
