POJOKSATU.ID- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan.
Desakan keras ini mencuat menyusul penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal.
Sikap tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Hukum, Wahidudin Adam, dalam dialog kebangsaan bertema "Penyadapan Presiden: Antara Lawful Interception dan Masa Depan Ormas dan Negara Indonesia" yang digelar Komisi Hukum dan HAM MUI secara daring, Senin (16/11/2026).
Dalam forum tersebut, Wahidudin mempertanyakan celah hukum yang memungkinkan seorang mantan pimpinan tertinggi kepolisian menyadap Presiden hingga para tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah tanpa mengantongi izin pengadilan.
"Hal ini jelas akan membuat resah dan melanggar hukum," tegas Wahidudin dalam keterangannya.
Menurut Wahidudin, keberadaan payung hukum yang jelas melalui RUU Penyadapan sudah sangat mendesak.
Regulasi tersebut dinilai krusial agar pimpinan negara, tokoh ormas, maupun masyarakat sipil mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dari praktik pengintaian ilegal.
Ia pun mengingatkan bahwa pembentukan RUU Penyadapan bukan sekadar kebutuhan situasional negara semata, melainkan juga merupakan amanat langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang.
Senada dengan MUI, ahli psikologi forensik Reza Indragiri yang turut hadir dalam diskusi tersebut menyoroti bahwa praktik penyadapan terhadap kepala negara bukanlah fenomena baru di Indonesia.
Reza merujuk catatan sejarah, mulai dari dugaan penyadapan terhadap Presiden Soekarno oleh DN Aidit pada 1965, penyadapan terhadap Presiden BJ Habibie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) oleh intelijen Australia, hingga kasus terbaru yang menyeret nama Presiden Prabowo Subianto dan Listyo Sigit Prabowo.
"Realitas ini jelas menegaskan perlunya dibuat regulasi mengenai penyadapan," ujar Reza.
Lebih jauh, Reza menilai perkara penyadapan yang tengah bergulir saat ini tidak bisa dipandang sebagai tindak pidana pelanggaran hukum biasa.
Ia menyebut aktivitas tersebut sudah mengarah pada praktik operasi intelijen gelap, sehingga negara perlu mengambil langkah serius termasuk melakukan upaya kontra-intelijen***





