POJOKSATU.id, JAKARTA - Pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama tiga jenderal polisi lainnya kembali memunculkan fakta mengejutkan.
Selain menyasar kalangan elite politik hingga Presiden Prabowo Subianto, daftar target penyadapan ternyata turut mencatut nama jurnalis senior Najwa Shihab serta figur publik papan atas, Raffi Ahmad.
Terungkapnya dua nama tenar dari kalangan pers dan dunia hiburan ini sontak menyedot perhatian publik.
Hal tersebut mengindikasikan bahwa dugaan praktik penyadapan ilegal dalam perkara ini memiliki jangkauan yang sangat luas, tidak lagi sekadar urusan perebutan informasi di lingkar kekuasaan negara, melainkan sudah merambah ke ruang privasi warga sipil yang berpengaruh.
Meski demikian, publik diminta tidak buru-buru berspekulasi liar. Tercantumnya nama Najwa Shihab dan Raffi Ahmad dalam berkas penyidikan bukan berarti keduanya terlibat dalam pusaran tindak pidana tersebut.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, daftar nama figur publik yang mencuat ke permukaan merupakan bagian dari materi penyidikan yang posisinya murni sebagai objek atau sasaran penyadapan.
"Daftar nama yang terungkap merupakan bagian dari materi penyidikan dan harus dipahami sebagai pihak yang menjadi sasaran penyadapan, bukan sebagai pihak yang diduga melakukan kejahatan," tegas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam keterangannya.
Klarifikasi orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini sekaligus meluruskan posisi hukum para tokoh yang namanya ikut terseret dalam pemberitaan, agar tidak menimbulkan stigma negatif di tengah masyarakat.
Sementara itu, penyidikan perkara pokok masih terkonsentrasi pada empat tersangka utama, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempat perwira tinggi tersebut diduga berbagi peran secara terstruktur, mulai dari pemberi perintah, penerus instruksi kepada tim teknis, hingga pihak yang mengelola dan melaporkan hasil sadapan.
Untuk menjerat keempat tersangka, penyidik menerapkan pasal berlapis dengan ancaman hukuman berat:
Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: Terkait penyadapan secara melawan hukum dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE: Menyangkut penghilangan atau perubahan informasi elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.
Pasal 332 KUHP: Terkait akses ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 6 hingga 7 tahun penjara.
Adapun dugaan tindak pidana makar dan permufakatan jahat yang sempat mencuat, diproses melalui laporan polisi terpisah dan saat ini masih berada pada tahap penyelidikan.
Dalam mengusut kasus besar ini, Polri tercatat telah memeriksa 28 orang saksi serta meminta keterangan dari enam ahli di bidang teknologi informasi dan hukum pidana.
Mencuatnya nama Najwa Shihab dan Raffi Ahmad dalam daftar sasaran sadap ini pun menjadi alarm keras bagi masyarakat.
Publik kini menyoroti sejauh mana jaminan perlindungan komunikasi pribadi warga negara serta batas kewenangan aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang***




