POJOKSATU.id, Kota Bandung - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, secara resmi membuka Kick off Meeting untuk Rangkaian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.
Acara ini berlangsung di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, pada Kamis (28/11/2024).
Dalam sambutannya, Herman menggarisbawahi bahwa Jawa Barat merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia kemudian menekankan bahwa sejalan dengan kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program serta proyek strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 akan berfokus pada sejumlah isu penting.
Beberapa isu yang akan menjadi perhatian utama antara lain kemiskinan ekstrem, stunting, tingkat pengangguran terbuka (TPT), penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, inflasi, dan hilirisasi.
"Menuju Indonesia Emas 2045 itu adalah cita-cita kita, garis perjuangan kita harus ada pada trek tersebut dilengkapi dengan misi Asta Cipta," ucap Herman dengan tegas.
Herman juga menambahkan, "Tentu dalam perspektif Jawa Barat, insyaallah, kita akan menjadi provinsi termaju di Indonesia yang ditandai kesejahteraan warganya."
Lebih lanjut, Herman menekankan pentingnya indikator makro pembangunan yang harus dapat terkendali.
Ia juga mengingatkan bahwa kinerja birokrasi Pemprov Jabar dengan sistem merit perlu terus ditingkatkan.
"Prinsip dasar pemerintahan provinsi adalah agregasi. Posisi kita di tengah. Satu sisi kita otonom, di sisi lain kita adalah wakil pemerintah pusat," ungkapnya.
Herman sangat yakin bahwa kolaborasi dan kerja sama akan menciptakan kekuatan yang luar biasa.
"Maka di tahun 2024 kita ada target progresif atau shadow target, di samping target normatif agar kita terpacu melakukan lompatan," tegas Herman.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah Jabar, Iendra Sofyan, menjelaskan bahwa kick off meeting ini bertujuan untuk menyosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan tentang dimulainya proses penyusunan RKPD Provinsi Jabar Tahun 2026.
Iendra menekankan bahwa semua perangkat daerah di Provinsi Jabar perlu segera berkolaborasi untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2026.
Momen ini juga menjadi dorongan bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2026.
"Serta menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan Provinsi Jabar tahun 2026," jelas Iendra.
Dengan demikian, forum ini diharapkan dapat mengumpulkan isu-isu strategis, masukan, serta arahan kebijakan untuk perencanaan tahun 2026 mendatang.***
