POJOKSATU.ID — Di permukaan, ekonomi Indonesia terlihat menggeliat.
Impor melonjak, industri ramai, dan pemerintah gencar menjalankan program produktivitas nasional.
Namun di balik geliat itu, Bank Indonesia (BI) tiba-tiba muncul sebagai pemain besar di pasar obligasi, membeli surat utang pemerintah senilai Rp270 triliun hingga Oktober 2025.
Baca Juga: Ketidakpastian Transisi PPPK Paruh Waktu dan Desakan Penegasan Regulasi
Langkah itu membuat banyak ekonom bertanya-tanya.
Apakah BI sedang menjaga stabilitas ekonomi, atau sebenarnya tengah memadamkan api kecil yang mulai muncul di balik optimisme pertumbuhan.
Impor Naik, Tapi Neraca Dagang Mulai Menyempit
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor Indonesia naik 7,17% secara tahunan.
Kenaikan terbesar terjadi pada bahan bakar, komponen elektronik, dan mesin industri.
Sementara ekspor tumbuh lebih tinggi di 11,41%, tetapi surplus perdagangan mulai menyempit dibanding bulan sebelumnya.
Secara teori, kenaikan impor menunjukkan aktivitas ekonomi meningkat.
Pabrik butuh bahan baku, konsumsi tumbuh, dan investasi berjalan.
Baca Juga: Siap Ujian? Ini Kumpulan Soal Matematika TKA Kelas 6 yang Wajib Kamu Coba!
Namun jika tren impor berlanjut tanpa peningkatan produksi dalam negeri, defisit transaksi berjalan bisa melebar.
Dan itu berarti satu hal rupiah berisiko tertekan.
Ketika impor naik, permintaan dolar ikut meningkat, sementara cadangan devisa bisa terkikis jika BI harus terus melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar.
BI Jadi Pembeli Terakhir Surat Utang Negara
Langkah Bank Indonesia membeli surat utang hingga Rp270 triliun adalah bentuk dukungan terhadap pembiayaan negara.
Baca Juga: Siap Ujian? Ini Kumpulan Soal Matematika TKA Kelas 6 yang Wajib Kamu Coba!
Namun kebijakan ini juga menandakan bahwa permintaan investor terhadap SBN mulai melemah.
Dalam situasi normal, pasar yang sehat akan menyerap surat utang pemerintah tanpa perlu intervensi besar dari bank sentral.
Tapi ketika BI harus turun tangan, ada kemungkinan pasar mulai melihat risiko fiskal meningkat, misalnya karena defisit APBN melebar atau kebutuhan pembiayaan membengkak.
Langkah BI kali ini adalah sinyal bahwa pemerintah butuh tambahan likuiditas cepat untuk menjaga arus kas, di tengah tekanan global dan pengeluaran tinggi.
Risiko Inflasi dan Rupiah Mulai Terlihat
Kombinasi antara lonjakan impor, pelemahan rupiah, dan pembelian surat utang besar-besaran berpotensi menciptakan tekanan inflasi baru.
Harga bahan impor otomatis naik, sementara biaya logistik global juga masih tinggi.
Baca Juga: Jembatan Rapuh di Cipayung Diganti Darurat, Pembangunan Permanen Menyusul di 2026
BI memang menegaskan bahwa inflasi 2025 masih terkendali di kisaran 2,86% year-on-year, tetapi angka ini cenderung meningkat dibanding kuartal sebelumnya.
Penyumbang utama emas perhiasan, bahan pangan, dan biaya pendidikan tinggi.
Jika tekanan harga berlanjut, BI akan berada di posisi sulit.
menjaga pertumbuhan ekonomi dengan likuiditas longgar, tapi juga menahan inflasi agar tidak melampaui target.
Situasi ini disebut banyak ekonom sebagai tekanan ganda kebijakan moneter.
Skenario Terburuk: Tekanan Fiskal Menular ke Pasar
Risiko berikutnya adalah keterkaitan antara kebijakan fiskal dan moneter.
Ketika BI terus membeli surat utang, uang baru masuk ke sistem dan jika tidak diserap oleh kegiatan produktif, uang itu bisa menimbulkan overlikuiditas, pemicu inflasi laten.
Selain itu, bila pasar menilai BI terlalu sering menopang SBN, kepercayaan investor asing bisa terganggu.
Mereka bisa menilai Indonesia sedang menghadapi tekanan fiskal, yang akhirnya membuat arus modal keluar (capital outflow).
Hasilnya, rupiah makin tertekan, suku bunga naik, dan beban bunga utang pemerintah bertambah.
Skenario seperti ini memang belum terjadi, tapi sinyal-sinyalnya mulai terasa.
Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah dan BI?
Langkah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas menjadi kunci.
Baca Juga: Tunjangan Belum Cair? Coba Cek, Jangan-jangan Kamu Lakukan 5 Kesalahan Ini di Info GTK!
Pemerintah perlu memastikan belanja negara diarahkan ke sektor produktif, bukan hanya konsumtif.
Sementara BI harus menjaga komunikasi agar pasar memahami bahwa pembelian surat utang dilakukan secara terbatas dan terukur, bukan permanen.
Selain itu, percepatan program Master Plan Produktivitas Nasional (MPPN) 2025–2029 bisa menjadi solusi jangka menengah.
Jika industri dalam negeri mulai kuat dan rantai pasok lokal tumbuh, ketergantungan terhadap impor akan berkurang, sehingga tekanan terhadap rupiah ikut mereda.
Ekonomi Panas, Tapi Belum Aman
Kenaikan impor dan pembelian surat utang besar-besaran memang memberi kesan ekonomi sedang panas.
Namun di balik panas itu, ada bara kecil yang perlu diwaspadai.
Rupiah mulai tertekan, inflasi merayap, dan kepercayaan pasar harus dijaga.
Baca Juga: Sudah SKTP, Tapi Tidak Masuk Daftar Penerima? Cek Penyebab Nama Hilang di Info GTK!
Langkah BI dan pemerintah saat ini ibarat berjalan di atas kawat tipis satu langkah salah bisa memicu gejolak yang lebih besar.
Stabilitas ekonomi Indonesia memang masih kuat, tapi hanya bila kebijakan tetap hati-hati, transparan, dan disiplin.***
