POJOKSATU.ID - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan sejumlah kebijakan darurat bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
Pemerintah pusat memastikan iuran BPJS Kesehatan digratiskan serta layanan sertifikasi tanah diberikan tanpa biaya bagi korban bencana.
Kebijakan tersebut disampaikan Muzani saat menyalurkan bantuan kemanusiaan langsung ke wilayah Aceh yang mengalami kerusakan parah.
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Menurutnya, langkah ini diambil untuk meringankan beban masyarakat yang kehilangan rumah, sumber penghasilan.
Bahkan hingga anggota keluarga akibat bencana hidrometeorologi yang melanda secara luas.
Muzani mengatakan, BPJS Kesehatan akan digratiskan bagi masyarakat terdampak, dan pelayanan kesehatan dipastikan tetap maksimal.
"Selain itu, BPN akan menggratiskan layanan sertifikasi tanah bagi warga yang terdampak bencana,” ujar Muzani, dikutip dari Kompas, 14 Desember 2025.
Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui teks ini ==> Gerakan Anak Negeri
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Muzani menyebut kondisi Aceh Utara berada dalam situasi darurat yang nyaris menyeluruh.
Dari total 27 kecamatan, sebanyak 25 kecamatan mengalami kerusakan berat, sementara dua kecamatan lainnya terdampak ringan.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa bencana kali ini bukan berskala lokal, melainkan menghantam hampir seluruh wilayah kabupaten.
Lebih dari 100.000 warga terpaksa mengungsi, namun sebagian besar belum tertampung di hunian sementara.
Banyak dari mereka harus menumpang di rumah kerabat, sekolah, hingga masjid yang berada di dataran lebih tinggi.
Kondisi ini memunculkan persoalan baru, mulai dari keterbatasan sanitasi, akses air bersih, hingga gangguan kesehatan fisik dan mental.
“Rumah hancur, lahan pertanian rusak, ternak musnah, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal dan hilang. Secara psikologis, mereka kehilangan semangat hidup,” ujarnya.
Selain kebutuhan dasar, masyarakat juga menyuarakan harapan besar terhadap pemulihan infrastruktur.
Akses jalan desa, kecamatan, hingga kabupaten yang terputus dinilai menjadi hambatan utama distribusi bantuan dan pemulihan ekonomi.
Menjelang bulan Ramadhan, warga berharap pemerintah pusat segera membangun rumah singgah sementara agar kehidupan mereka tidak terus terkatung-katung di pengungsian.
Di sektor pendidikan, pemerintah berupaya mencegah dampak jangka panjang terhadap anak-anak korban bencana.
Baca Juga: Harapan Warga Aceh Kembali Padam, Penormalan Listrik Dipastikan Belum Rampung Minggu Ini
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyalurkan school kit lengkap agar kegiatan belajar bisa kembali berjalan.
Sekolah-sekolah yang rusak juga diharapkan segera direhabilitasi agar pendidikan tidak terhenti terlalu lama.
Sementara itu, bantuan yang disalurkan MPR RI mencakup berbagai kebutuhan pokok, mulai dari bahan pangan hingga perlengkapan bayi dan obat-obatan.
Baca Juga: DPRD Tegaskan! ASN Jabar Diminta Pelayanan Publik Tetap Jalan Selama Libur Nataru dan Tahun Baru
Muzani mengakui bantuan tersebut masih terbatas, namun menekankan bahwa perhatian pemerintah pusat.
Khususnya Presiden Prabowo Subianto, terus diarahkan pada percepatan pemulihan pascabencana.
“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat bisa kembali hidup layak, bermartabat, dan tidak merasa ditinggalkan negara,” tegasnya.
Demikian perkembangan informasi terkait Ketua MPR RI gratiskan iuran BPJS dan sertifikat tanah bagi korban bencana di Sumatera.***
