POJOKSATU.ID - Pengendalian banjir dan pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan utama dalam perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2026, pemerintah daerah menyiapkan anggaran fantastis lebih dari Rp5 triliun untuk menangani dua persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan.
Besarnya anggaran tersebut mencerminkan bahwa banjir dan sampah masih menjadi beban struktural Jakarta.
Meski berbagai program telah dijalankan selama bertahun-tahun, dua masalah ini tetap muncul sebagai pekerjaan rumah besar yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Roland, menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut tersebar dalam sejumlah pos strategis, khususnya pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
Anggaran ini diarahkan untuk mendukung program pengendalian banjir sekaligus memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota.
Baca Juga: Belum Ada Kepastian, Nasib Gaji ASN dan PPPK Tahun 2026 Masih Menggantung
“Dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, anggaran dibagi ke beberapa pos strategis yang berkaitan langsung dengan pengendalian banjir dan pengelolaan sampah,” ujar Michael Roland, dikutip pojoksatu.id dari Metro TV (29/12/2025).
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran yang besar tidak terlepas dari kompleksitas persoalan Jakarta.
Faktor kepadatan penduduk, perubahan tata guna lahan, hingga dampak perubahan iklim membuat upaya pengendalian banjir memerlukan biaya yang tidak sedikit.
Baca Juga: Langgar Etika dan Nilai Kemanusiaan, Dosen UIM Resmi Diberhentikan Usai Insiden Meludah Pegawai Toko
Di sisi lain, persoalan sampah juga menjadi tantangan serius. Produksi sampah harian Jakarta yang terus meningkat menuntut sistem pengelolaan yang lebih modern dan terintegrasi.
Tanpa investasi besar dan kebijakan berkelanjutan, masalah sampah dikhawatirkan akan terus membebani kota.
Michael menegaskan bahwa pengalokasian anggaran ini bukan sekadar pengeluaran rutin, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Pemprov DKI untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta.
Baca Juga: 19 Lansia Selamat Kebakaran Besar Panti Jompo Werdha Damai Manado, Penyebab Api dari Gedung Belakang
“Anggaran ini diharapkan mampu memperkuat infrastruktur pengendalian banjir sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan,” katanya.
Meski demikian, besarnya anggaran tersebut juga memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas penggunaan dana.
Warga berharap dana triliunan rupiah itu benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar berulang setiap tahun tanpa hasil signifikan.
Baca Juga: Dosen UIM Peludah Kasir Minimarket Bernasib Sial, Dipecat Rektor dari Kampus Secara Tak Hormat
Pengamat perkotaan menilai, persoalan banjir dan sampah di Jakarta tidak cukup ditangani dengan pendekatan fisik semata.
Diperlukan pula perubahan pola tata kota, pengawasan ketat, serta partisipasi aktif masyarakat agar solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara.
Dengan APBD 2026 yang kembali mengalokasikan dana jumbo, publik menanti apakah Jakarta mampu keluar dari lingkaran masalah klasiknya.
Baca Juga: Sering Kehilangan Fokus Saat Belajar? Ini Cara Mengatasinya
Apakah banjir dan sampah akhirnya bisa ditekan, atau justru terus menjadi agenda tahunan yang menguras anggaran daerah.***
