POJOKSATU.ID- Nasib Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kini menjadi sorotan publik setelah gelar doktornya ditangguhkan oleh Universitas Indonesia (UI).
Situasi ini mengingatkan pada kasus mantan Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi, Satryo Soemantri, yang pernah dipecat dari Kabinet Merah Putih akibat masalah serupa.
Bahlil, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, sedang menghadapi polemik terkait disertasinya. Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Edi Subkhan, menyatakan bahwa kasus ini berpotensi merusak citra Kabinet Prabowo Subianto.
"Kalau Pak Prabowo merasa hal tersebut mencoreng citra kabinetnya dan mengganggu agenda-agenda politik beliau, ya bisa jadi (Bahlil di-reshuffle),” ujar Edi kepada wartawan dikutip dari RMOL.id, Kamis, 27 Februari 2025.
Edi mengungkapkan, hasil sidang etik Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI) telah keluar dan menyatakan Bahlil melakukan pelanggaran. Beberapa poin pelanggaran yang terungkap antara lain perlakuan khusus dalam proses akademik dan adanya konflik kepentingan dalam penyusunan disertasinya.
“Ini menjadi preseden buruk bagi seorang penyelenggara negara sekaligus menjadi contoh buruk bagi para praktisi, politisi,” sambung Edi.
Baca Juga: Rachel Vennya Kecewa Berat dengan Jessica Felicia : Sudah Dibantu Malah Fitnah
Sebelum sidang etik digelar, Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi UI telah menangguhkan gelar doktor Bahlil. Penangguhan ini dilakukan berdasarkan Peraturan Rektor UI Nomor 26 Tahun 2022.
Kasus ini dinilai bisa berdampak serius terhadap posisi Bahlil di kabinet. Sebagai menteri, Bahlil tidak hanya bertanggung jawab atas kinerjanya di sektor ESDM, tetapi juga harus menjaga integritas sebagai pejabat publik.
Apalagi, hasil sidang etik UI juga mengungkap adanya perlakuan istimewa yang diterima Bahlil selama proses akademik. Hal ini semakin memperburuk citra dirinya di mata publik dan berpotensi memengaruhi kepercayaan Presiden Prabowo terhadapnya.
Dengan situasi yang semakin panas, spekulasi tentang reshuffle kabinet pun mencuat. Jika Prabowo merasa kasus ini mengganggu stabilitas kabinet dan agenda politiknya, tidak menutup kemungkinan Bahlil akan mengikuti jejak Satryo Soemantri.
Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden Prabowo. Sementara itu, publik menunggu langkah tegas dari pemerintah untuk menegakkan integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat negara.
Kasus Bahlil ini menjadi pengingat bahwa integritas akademik dan etika kepemimpinan tidak boleh diabaikan, terutama bagi mereka yang memegang jabatan strategis di pemerintahan. ***
