POJOKSATU.id, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, minta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dievaluasi buntut peristiwa mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari posisi Pangkogabwilhan I.
Menurut TB Hasanuddin, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal Jenderal Agus Subiyanto menolak mutasi Letjen TNI Kunto Arief jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi.
“Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” tegas TB Hasanuddin dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Sabtu (3/5).
Baca Juga: Mutasi Letjen Kunto Arief dan Laksda Kresno Buntoro Disorot Politisi PDIP TB Hasanuddin
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.
Namun sehari berikutnya atau 30 April 2025, TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI, termasuk Kunto Arief Wibowo, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.
TB Hasanuddin menyebut, peristiwa tersebut menunjukkan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi TNI.
Mayjen (Purn)TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
"TNI adalah alat negara, bukan alat politik,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Menurutnya, mutasi harusnya bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar.
“Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini," tegas TB Hasanuddin.
Baca Juga: Dosen Ilmu Pemerintahan Ini Bela Wapres Gibran, Tak Ada Gejolak Saat Prabowo Lawatan Luar Negeri
Spekulasi Anak Try Sutrisno
TB Hasanuddin juga melihat ada spekulasi publik bahwa Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dimutasi karena ayahnya Jenderal (Purn) Try Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI ikut mendesak agar Wapres Gibran Rakabuming Raka diganti.
Menurut TB Hasanuddin, mutasi TNI seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik atau tekanan di luar TNI.
"Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik,”tegasnya.
“Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi," ujar anggota Komisi I DPR RI Mayjen (Purn) TB Hasanuddin. ***
