POJOKSATU.id, Jakarta — Sidang lanjutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang digelar Senin (3/11) menghadirkan sejumlah saksi ahli untuk mengupas kasus yang menimpa anggota DPR nonaktif Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, dan Adies Kadir.

Para ahli sepakat, kasus ini tak bisa dilepaskan dari fenomena provokasi digital yang memanfaatkan isu dan emosi publik.

Kriminolog Adrianus Meliala menjelaskan, pada hari-hari menjelang demonstrasi besar di akhir Agustus lalu, muncul gelombang provokasi yang disebar melalui berbagai kanal digital.

Ia menemukan indikasi adanya targeted looting atau penjarahan yang memang diarahkan ke pihak-pihak tertentu.

“Ada 10 rumah tapi hanya rumah-rumah tertentu yang dijarah. Ini menunjukkan adanya targeted looting, penjarahan yang memang ditargetkan, bukan spontan,” ujar Adrianus di hadapan majelis.

Menurutnya, konten-konten video yang beredar kala itu didesain untuk membangun narasi sebab-akibat palsu antara aksi demonstrasi dan penjarahan.

Tujuannya ialah membentuk persepsi publik bahwa aksi kekerasan tersebut adalah luapan kemarahan terhadap anggota DPR.

“Dari video-video itu lalu mempengaruhi keputusan orang, untuk kemudian melakukan tindakan penjarahan. Ditambah adanya pencetus dan ajakan-ajakan untuk kumpul, bakar Monas, serang Mabes Polri,” kata Adrianus.

Senada dengan itu, Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit yang dihadirkan sebagai ahli media sosial, mengungkap adanya penggiringan opini digital yang sistematis.

Ia menemukan perubahan arah percakapan publik di media sosial sejak 14 Agustus 2025, jauh sebelum demonstrasi besar terjadi.

“Sejak tanggal 14 mulai muncul arahan-arahan tertentu. Tapi ini bukan dari kelompok buruh, ya. Narasinya mulai diarahkan ke DPR,” jelas Ismail.

Ia menambahkan, tren percakapan tentang demo DPR melonjak drastis antara 19–25 Agustus 2025, dipicu oleh akun-akun anonim yang secara aktif menyebar narasi emosional dan provokatif.

“Saya melihat memang ada penggiringan opini yang sengaja diciptakan sejak awal. Mereka tampaknya memanfaatkan momentum yang ada,” ujarnya.

Temuan para ahli ini menguatkan dugaan bahwa Ahmad Sahroni dan sejumlah anggota DPR lainnya bukan pelaku utama dalam kisruh yang terjadi, melainkan korban dari provokasi dan manipulasi digital yang masif dan terencana.