POJOKSATU.id- Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali memicu kehebohan publik setelah ia mengungkapkan rencana pemerintah untuk menghentikan impor bensin beroktan tinggi seperti Pertamax mulai 2027.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap BBM jadi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

Baca Juga: Ketua DPRD Karawang Geram ke BBWS: Kali Cilamaran Setahun Tak Dikeruk, Dua Kelurahan Banjir

Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah menargetkan kapasitas kilang dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan pasar sehingga Indonesia tak perlu lagi membeli bensin dari luar negeri.

"Untuk 2026 ini juga telah kita merancang untuk 2027 tidak lagi kita melakukan impor bensin yang RON 92, 95, 98."

"Nah, ini kita akan selesaikan nanti di akhir 2027, supaya apa? Kita tidak lagi terlalu banyak mengimpor produk tapi nanti yang kita depan adalah kita impor adalah crude-nya,"

Baca Juga: Tertibkan Tambang Jabar, KDM Panggil Pemilik Tambang dan Kontraktor

Ujar Bahlil dikutip pojoksatu.id dari cnn indonesia 22/1/2026.

Pernyataan ini sontak mengundang tanda tanya besar masyarakat apakah langkah tersebut akan berdampak pada harga Pertamax?

Publik ramai membicarakan kemungkinan kenaikan harga karena perubahan rantai pasok hingga kesiapan kilang nasional menghadapi permintaan tinggi.

Baca Juga: Tutup Tambang Bermasalah, KDM Setop Perumahan di Zona Rawan Banjir Jabar

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa penghentian impor tidak berlaku untuk seluruh jenis BBM.

Pemerintah tetap membuka keran impor untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite, mengingat konsumsi masyarakat terhadap bensin RON 90 masih sangat besar dan menjadi tumpuan mobilitas harian.

"Tinggal kita impor yang RON 90 saja, yang untuk subsidi," tambahnya.

Rencana ini sekaligus menandai babak baru strategi energi Indonesia.

Pemerintah ingin mendorong efisiensi melalui pemanfaatan kapasitas kilang hasil proyek pengembangan nasional, serta mengurangi defisit akibat impor BBM jadi.

Baca Juga: Tutup Tambang Bermasalah, KDM Setop Perumahan di Zona Rawan Banjir Jabar

Meski target 2027 disebut realistis oleh pemerintah, sejumlah pengamat menilai kesiapan infrastruktur dan pasokan perlu diawasi ketat agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak harga.

Publik kini menunggu langkah lanjutan pemerintah

Apakah kemandirian energi benar-benar bisa dicapai dalam dua tahun ke depan, atau justru membuka babak diskusi panjang soal harga dan ketersediaan BBM di Tanah Air.***