JAKARTA, POJOKSATU.id, Gibran Rakabuming Raka memilih berhenti dari jabatan Wakil Presiden RI sejak Kamis (12/11/2026).
Saat memberi pidato di Istana Negara menanggapi mundurnya Gibran, Prabowo sempat mengungkit masalah pendidikan dan kekurangan persyaratan Wapres Gibran.
“Namun, kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia,” kata Presiden Prabowo.
“Di sisi lain, berdasarkan putusan hukum yang ada, terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh sistem konstitusional kita,” jelas Prabowo lagi.
Atas dasar itu, Gibran lalu mengambil keputusan untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden demi kepentingan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.
“Saya ingin menyampaikan bahwa beliau telah banyak membantu saya, mulai dari masa kampanye untuk memperoleh mandat dari rakyat, dan dalam dua tahun pemerintahan kita, banyak capaian yang berhasil kita wujudkan secara nyata untuk rakyat kita,” jelas Prabowo.
Berbagai capaian tersebut tentu tidak terlepas dari peran dan kontribusi Gibran.
“Sejak awal pemerintahan, saya minta beliau untuk turun langsung ke daerah-daerah, turun ke daerah-daerah terpencil untuk mengecek jalannya program-program pemerintah,” ujarnya.
Pembagian tugas tersebut, Prabowo yang mengatur. Prabowo waktu itu hendak berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat, memperbaiki peraturan untuk menghasilkan yang terbaik, efisiensi, menertibkan penyelewengan di semua bidang, dan memperbaiki sistem ekonomi supaya sungguh-sungguh kembali ke UUD 1945, terutama Pasal 33 dan Pasal 34.
“Saya juga waktu itu merasa situasi global sangat penuh ketidakpastian, penuh konflik peperangan. Perlu perhatian langsung dari saya. Situasi terakhir, peperangan di Timur Tengah telah berdampak pada perekonomian dunia, termasuk perekonomian kita,” katanya.
Dengan pembagian tugas ini, Prabowo merasa terbantu, Prabowo telah menjalankan tugas tersebut dengan baik.
“Beliau telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota dalam waktu 2 tahun, serta melakukan pengecekan dan peninjauan pada 303 titik proyek-proyek pemerintah,” ujarnya lagi.
“Hal ini menunjukkan kerja keras, dedikasi, dan komitmen beliau dalam menjalankan amanah,” katanya lagi.
Atas seluruh pengabdian dan kerja keras tersebut, Prabowo menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya.
Prabowo percaya Gibran masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang.
“Saya yakin beliau akan berhasil dalam perjalanan karier dan pengabdian beliau selanjutnya,” jelasnya.
Prabowo menyampaikan bahwa dia akan terus memberi dukungan, dan dia berdoa semoga Gibran beserta keluarga senantiasa diberi kekuatan dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini.
Usulan 2 Nama Calon Wapres
Usai Gibran menyatakan mundur, maka kursi Wapres menjadi kosong.
Selambat-lambatnya dalam 60 hari, MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wapres baru.
Dimana Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu di antara dua calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden.
Dua calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam sidang paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan.
Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di sidang paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
Jika suaranya sama banyak, maka pemilihan diulang satu kali lagi.
Jika hasil pemilihan ulang menunjukkan hasil yang tetap sama, maka Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden.
Sementara itu, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra juga sempat menjelaskan mekanisme secara konstitusional jika Wapres Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Yusril mengatakan MPR akan menyurati Presiden Prabowo Subianto bahwa ada kekosongan jabatan wapres.
"Jadi kalau misalnya (presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari wapres) kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).***
