JEMBER, POJOKSATU.id - Pemerintah Kabupaten Jember menerima kunjungan kerja dalam agenda Rapat Koordinasi Pusat Daerah yang dihadiri oleh para bupati se-Tapal Kuda di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, serta Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen OtDa) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Cheka Virgowansyah.
Bupati Jember Muhammad Fawait menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran para pejabat tinggi negara tersebut.
Menurut bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu, program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember telah dirancang selaras dan sejalan dengan program prioritas pemerintah pusat.
Hal itu terbangun karena adanya kesamaan visi antara kepemimpinan nasional dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga insya Allah apa yang menjadi cita-cita besar Presiden untuk menjadi program prioritas nasional juga sama dengan program prioritas yang ada di kabupaten terkait pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, dan lain sebagainya," ujar Gus Fawait.
Melalui kunjungan kerja ini, Pemkab Jember menitipkan harapan besar agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat dalam menekan angka kemiskinan.
Gus Fawait memaparkan bahwa Jember tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin absolut terbanyak kedua di Provinsi Jawa Timur.
Oleh karena itu, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di Jember.
Di sisi lain, Jember juga menorehkan sejumlah capaian strategis nasional yang membanggakan di berbagai sektor penting.
Capaian tersebut meliputi optimalisasi lahan pertanian yang menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia, serta program revitalisasi sekolah yang masif.
Selain itu, pelayanan administrasi kependudukan (admindum) di Jember kini semakin dipermudah melalui kantor-kantor kecamatan tanpa harus menimbulkan antrean panjang seperti di masa lalu.
Terkait penataan tata ruang antara perumahan dan ketahanan pangan, Gus Fawait menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah memiliki regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang jelas.
Pemkab Jember juga mengunci lahan produktif sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketahanan pangan daerah.
Sementara itu, untuk sektor perumahan yang mencatatkan realisasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tertinggi di Jawa Timur, diarahkan menggunakan lahan-lahan yang tidak produktif.
"Maka kami arahkan kepada lahan-lahan yang tidak produktif, sehingga ini peran pemerintah, dua ini sama-sama program prioritas, tidak boleh saling dihalangi, tidak boleh saling kanibal," tegasnya.
Nantinya, dengan sinergi yang terbangun ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember.
