POJOKSATU.id —Di antara lembar-lembar yang kini mudah kita temukan di toko buku atau layar gawai, ada jejak panjang sejarah yang sering luput dibicarakan: bagaimana buku pertama kali hadir di tanah yang kini kita sebut Indonesia.
Ceritanya tak sekadar soal tinta dan kertas, melainkan pergulatan ide, kuasa, dan identitas.
Sejarah buku di Indonesia tidak lahir di ruang hampa. Jauh sebelum kata buku menjadi istilah umum, masyarakat Nusantara telah mengenal bentuk-bentuk catatan pengetahuan.
Baca Juga: Apa Sih Dasa Dharma Pramuka? Yuk, Kupas Tuntas 10 Nilai yang Wajib Kamu Tahu!
Lontar di Bali dan Lombok, kulit kayu di Sumatera, atau daun nipah di Maluku adalah medium yang menyimpan cerita, hukum adat, dan mitologi.
Di sini, buku belum berwujud jilid kertas seperti hari ini, tetapi telah memikul fungsi yang sama: mengabadikan ingatan kolektif.
Namun, kehadiran buku dalam arti modern baru menguat ketika kekuasaan kolonial Belanda membawa mesin cetak ke Batavia pada awal abad ke-17.
Percetakan pertama yang tercatat di Nusantara berdiri pada 1624. Dari sinilah kertas-kertas tercetak mulai mengalir, awalnya dalam bahasa Belanda dan Latin, kemudian meluas ke bahasa Melayu.
Tapi aliran ini bukan sungai bebas; ia diarahkan, difilter, dan sering kali digunakan untuk memperkuat hegemoni.
Buku menjadi media penyebaran agama, legitimasi kekuasaan, dan pendidikan yang disesuaikan dengan kepentingan kolonial.
Memasuki abad ke-19, buku di Indonesia mulai mengambil bentuk yang lebih “lokal”, meski tetap dalam kerangka pengawasan pemerintah kolonial.
Balai Pustaka, didirikan pada 1917, menjadi salah satu institusi penting. Di sinilah lahir novel-novel awal Indonesia seperti Siti Nurbaya dan Azab dan Sengsara.
Tetapi sejarah mencatat, lembaga ini bukan sekadar penerbit; ia adalah alat politik kebudayaan yang menyeleksi naskah mana yang layak terbit. Buku yang dianggap “mengganggu ketertiban” otomatis tersisih.
Gelombang perubahan datang menjelang kemerdekaan. Buku menjadi senjata ideologis. Pamflet, selebaran, dan terjemahan karya-karya politik dunia masuk ke lingkaran pergerakan nasional.
Tokoh seperti Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, dan Soekarno menyadari bahwa buku bukan hanya sarana pendidikan, tetapi juga alat perjuangan.
Dari ruang-ruang belajar di Yogyakarta hingga diskusi bawah tanah di Surabaya, buku menjadi bara yang memanaskan semangat anti-kolonial.
Pasca kemerdekaan, wajah buku di Indonesia ikut berubah. Industri penerbitan tumbuh pesat, meski seringkali tersendat krisis ekonomi dan regulasi politik.
Periode 1965 menjadi salah satu babak kelam: banyak buku dilarang, dibakar, atau disembunyikan, terutama yang dianggap memiliki muatan ideologi kiri.
Baca Juga: Kabar Baik 3.115 Pegawai Non ASN di Mataram Menuju Status PPPK Paruh Waktu!
Apa yang terjadi menunjukkan bahwa buku, meski benda mati, dapat dianggap begitu berbahaya oleh kekuasaan.
Era Reformasi membuka lembar baru. Penerbit independen bermunculan, membawa keberagaman tema: dari filsafat, sejarah yang “dilupakan”, hingga sastra eksperimental.
Distribusi juga berubah. Jika dulu buku hanya bisa didapat di toko-toko besar, kini ia hadir di lapak pinggir jalan, toko daring, bahkan format digital.
Baca Juga: Resmi! Formasi PPPK Mendatang Terbuka Lebar untuk Pelamar Umum
Namun, tantangannya tetap ada: rendahnya minat baca, mahalnya harga buku, dan dominasi pasar oleh segelintir penerbit besar.
Buku di Indonesia bukan sekadar media informasi; ia adalah medan tarik-menarik kepentingan, ruang perlawanan, dan cermin perjalanan bangsa.
Dari lontar yang rapuh dimakan waktu, mesin cetak kolonial yang dingin, hingga e-book yang lahir dalam genggaman, setiap halaman menyimpan kisah tentang siapa yang berhak berbicara, dan siapa yang dibungkam.***