POJOKSATU.id - Pada 23 Maret 1978, Adam Malik terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ketiga, mendampingi Presiden Soeharto untuk periode 1978-1983.

Ia menggantikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tidak bersedia melanjutkan jabatan tersebut.

Penunjukan Adam Malik menjadi salah satu babak penting dalam perjalanan hidupnya.

Sebelum mencapai posisi itu, ia telah melewati berbagai fase, mulai dari aktivis pergerakan kemerdekaan, wartawan dan pendiri kantor berita Antara, hingga Menteri Perdagangan dan Menteri Luar Negeri.

Perjalanan Adam Malik menarik karena ia tidak berasal dari jalur karier militer maupun akademik.

Ia mengembangkan pengaruh melalui organisasi politik, jurnalistik, pengalaman pemerintahan, dan diplomasi.

Pengalaman panjang itulah yang membawanya ke jajaran tertinggi kepemimpinan nasional.

Dari Menteri hingga Diplomat

Sebelum menjadi wakil presiden, Adam Malik telah menduduki sejumlah jabatan strategis dalam pemerintahan.

Ia pernah menjabat Menteri Perdagangan sekaligus Wakil Panglima Operasi ke-I Komando Tertinggi Operasi Ekonomi (KOTOE).

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia juga dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri II sekaligus Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Dwikora II.

Kariernya sebagai Menteri Luar Negeri berlanjut pada masa Orde Baru. Dalam posisi tersebut, Adam Malik berperan dalam penataan kembali hubungan luar negeri Indonesia setelah perubahan politik pada pertengahan 1960-an.

Salah satu agenda pentingnya adalah normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia setelah periode Konfrontasi.

Ia juga menjadi salah satu tokoh yang menandatangani Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967, yang menandai berdirinya ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

Di tengah upaya membangun kembali hubungan internasional, Indonesia juga menghadapi persoalan ekonomi dan beban utang peninggalan pemerintahan sebelumnya.

Penataan hubungan dengan negara-negara lain dan penyelesaian persoalan utang menjadi bagian dari tantangan pemerintahan pada masa peralihan tersebut.

Pengalaman diplomatik Adam Malik semakin mendapat pengakuan ketika ia terpilih menjadi Ketua Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-26 pada 1971.

Jabatan itu memperkuat reputasinya sebagai diplomat Indonesia di forum internasional.

Dengan pengalaman sebagai menteri, diplomat, dan tokoh politik, Adam Malik bukan figur baru ketika namanya masuk dalam pembicaraan mengenai calon wakil presiden pada 1978.

Dari Ketua DPR/MPR Menjadi Wakil Presiden

Pada 1977, Adam Malik terpilih menjadi Ketua DPR sekaligus Ketua MPR.

Jabatan tersebut menempatkannya dalam posisi penting di lembaga perwakilan, menjelang pergantian kepemimpinan nasional pada tahun berikutnya.

Sementara itu, Soeharto kembali menghadapi agenda pemilihan presiden dalam Sidang Umum MPR 1978.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang menjabat wakil presiden periode 1973-1978, tidak bersedia melanjutkan jabatannya.

Kondisi itu membuka jalan bagi munculnya calon wakil presiden baru.

Menurut riwayat yang dibahas dalam buku Adam Malik Menembus Empat Zaman terbitan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Soeharto mempertimbangkan sejumlah alternatif sebelum memilih Adam Malik.

Pada 23 Maret 1978, Adam Malik terpilih menjadi Wakil Presiden RI.

Ia kemudian dilantik pada 24 Maret 1978 untuk mendampingi Soeharto selama periode 1978-1983.

Perlu dipahami bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden pada masa itu berlangsung melalui MPR, bukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat seperti yang berlaku saat ini.

Karena itu, perjalanan Adam Malik menuju kursi wakil presiden tidak dapat dilepaskan dari mekanisme ketatanegaraan dan konfigurasi politik Orde Baru.

Terpilihnya Adam Malik juga menandai puncak karier seorang tokoh yang telah menghabiskan puluhan tahun dalam dunia pergerakan, pers, politik, dan diplomasi.

Merasa Ruang Geraknya Terbatas

Setelah dilantik menjadi wakil presiden, Adam Malik menjalankan tugas kenegaraan dengan mendampingi Soeharto dalam berbagai kegiatan resmi.

Ia menghadiri acara kenegaraan, peringatan hari kemerdekaan, peresmian proyek, serta menerima kunjungan tamu-tamu negara.

Namun, jabatan wakil presiden tidak selalu memberinya ruang yang luas untuk menjalankan peran seperti ketika menjadi Menteri Luar Negeri.

Dalam struktur pemerintahan Orde Baru, pusat pengambilan keputusan berada pada presiden.

Latar belakang Adam Malik sebagai aktivis pergerakan dan wartawan membuat perjalanan menuju kemerdekaan serta dinamika politik menjadi bagian penting dari pandangannya.

Ia dikenal memiliki pengalaman berhadapan dengan beragam kepentingan dan menyampaikan pendapat secara terbuka.

Dalam sejumlah kisah mengenai dirinya, Adam Malik juga dikaitkan dengan kritik terhadap kecenderungan feodalisme dalam kepemimpinan nasional.

Ia menggunakan analogi hubungan antara tuan kebun dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk menggambarkan pola hubungan yang menurutnya tidak sejalan dengan semangat kesetaraan.

Kisah tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara pengalaman Adam Malik sebagai tokoh pergerakan dan kenyataan menjalankan jabatan dalam pemerintahan yang memiliki struktur kekuasaan kuat.

Meski demikian, penilaian mengenai ruang geraknya sebagai wakil presiden perlu dibaca berdasarkan konteks dan sumber sejarah yang mendasarinya.

Makna di Balik Ungkapan “Semua Bisa Diatur”

Adam Malik juga dikenal melalui ungkapan “semua bisa diatur”, yang kerap dikaitkan dengan kemampuannya menghadapi berbagai persoalan dan mencari jalan keluar.

Sebagai wartawan, politikus, dan diplomat, ia terbiasa berhadapan dengan pertanyaan sulit, perbedaan kepentingan, serta persoalan yang memerlukan negosiasi.

Pengalamannya membuat ia dikenal piawai berkomunikasi dan mencari penyelesaian.

Namun, ungkapan tersebut juga memiliki sisi kritis. Dalam penuturan tentang sosok Adam Malik, kalimat “semua bisa diatur” dipahami bukan hanya sebagai gambaran keluwesannya mencari solusi, tetapi juga sebagai sindiran terhadap praktik ketika urusan dapat diselesaikan melalui uang atau kedekatan dengan kekuasaan.

Meski demikian, makna kritik tersebut perlu ditempatkan sebagai interpretasi atas ungkapan yang dilekatkan kepadanya, bukan otomatis dianggap sebagai pernyataan resmi yang memiliki satu makna pasti.

Dalam konteks sejarah Indonesia, ungkapan itu tetap menarik karena menyentuh persoalan hubungan antara kekuasaan, birokrasi, dan kepentingan pribadi.

Ia sekaligus memperlihatkan bagaimana sosok Adam Malik dikenang bukan hanya melalui jabatan, tetapi juga melalui cara berbicara dan pandangannya terhadap kehidupan politik.

Akhir Perjalanan Sang Diplomat

Adam Malik menyelesaikan masa jabatannya sebagai wakil presiden pada 1983.

Ia meninggal dunia di Bandung pada 5 September 1984 dalam usia 67 tahun. Sejumlah riwayat menyebut kanker hati sebagai penyebab kematiannya.

Untuk mengenang perjalanan hidupnya, keluarga Adam Malik kemudian mengabadikan namanya melalui Museum Adam Malik.

Ia juga menerima berbagai penghargaan dan tanda kehormatan atas pengabdiannya kepada Indonesia.

Warisan Adam Malik mencakup beragam bidang. Ia ikut membangun pers nasional melalui pendirian Antara, terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, berperan dalam normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia, serta menjadi salah satu tokoh pendiri ASEAN.

Di tingkat internasional, kepemimpinannya di sidang Majelis Umum PBB menjadi bagian penting dari rekam jejak diplomatik Indonesia.