POJOKSATU.id - Media sosial dihebohkan dengan video viral anggota DPR RI sebut PPPK jadi beban negara.
Video tersebut bahkan dengan cepat beredar luas di media sosial di tengah seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 2024 yang tengah berjalan.
Banyak yang menilai pernyataan anggota DPR RI itu cukup menyakitkan.
Apalagi para PPPK tersebut sudah lama hingga puluhan tahun mengabdi sebagai honorer sebelum diangkat menjadi PPPK.
Di sisi lain, hingga kini masih sangat banyak honorer yang belum diangkat sebagai PPPK.
Nama anggota DPR RI sebut PPPK jadi beban negara itu bernama Taufan Pawe.
Sang wakil rakyat tersebut merupakan anggota Fraksi Golkar DPR RI.
Pernyataan Taufan Pawe itu dilontarkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), pada Rabu 12 Januari 2025.
RDP tersebut dilakukan Komisi II DPR RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).
RDP juga diikuti Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pada kesempatan itu, Taufan Pawe membahas terkait efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah.
Mulanya, Taufan membuka pernyataannya dengan membahas tentang seleksi PPPK.
"Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara. Kita tidak bisa pungkiri, dan ini linier ke daerah," ucap dia, sebagaimana dikutip Pojoksatu.id, Jumat 14 Februari 2025.
Dia menyebut, di berbagai daerah, muncul beragam permasalahan terkait penerimaan PPPK.
Mulai dari dugaan rekayasa data pegawai sampai proses seleksi yang dinilai bermasalah.
"Negara memang harus hadir, tetapi ada keterbatasan kemampuan," ucapnya.
Dia juga menjelaskan bahwa tidak semua daerah tidak memiliki kemampuan fiskal untuk merealisasikan kebijakan PPPK.
"Ada daerah yang punya kemampuan fiskal, bahkan ada APBD provinsi yang surplus," tambahnya.
Karena itu, ia meminta Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof Zudan Arif meninjau ulang kebijakan PPPK agar lebih realistis dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
"Dibutuhkan pemikiran yang rasional dan visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis," ucap Taufan Pawe.
Setelah videonya viral dan panen hujatan, legislator yang eks Walikota Parepare itu langsung membuat klarifikasi.
Klarifikasi itu disampaikan Taufan melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 13 Februari 2025.
Dalam unggahannya, Taufan Pawe menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada PPPK dan honorer.
Dia menyatakan bahwa ucapannya itu adalah keliru.
"Saya meminta maaf sedalam-dalamnya kepada masyarakat, khususnya honorer dan PPPK, atas pernyataan saya pada RDP Rabu kemarin, khususnya pada frasa 'BEBAN NEGARA' yang kemudian saya anggap keliru," tulis Taufan, Kamis (13/2/2025).
Usai pernyataannya itu, Taufan mengaku langsung jadi sasaran empuk protes dan kecaman keras dari berbagai kalangan.
Bukan saja di media sosial, kecaman juga langsung masuk melalui pesan Whatsapp pribadinya.
Sebagai tambahan, Taufan juga membagikan poin-poin bahan rapat.
Poin-poin itu disebut Taufan Pawe dirangkum dari aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang ia kunjungi.
Dalam dokumen itu, ia menyoroti berbagai permasalahan dalam penerimaan PPPK.
Mulai dari ketidakadilan dalam seleksi PPPK, dugaan pengangkatan berdasarkan pesanan khusus, sampai beban fiskal bagi daerah.
Ia menyatakan bahwa ucapan yang sudah keluar dari mulutnya itu akan menjadi pembelajaran bagi dirinya.
Untuk mendapatkan artikel menarik dengan lebih cepat dan mudah bisa download aplikasi Pojoksatu.id untuk Android dan iOS dengan link di bawah ini:
"Saya kembali memohon maaf atas statement saya. Semoga menjadi pembelajaran bagi saya pribadi," tandas Taufan Pawe.***
