POJOKSATU.id - Wacana pendidikan gratis, termasuk kuliah gratis, dinilai tidak cukup hanya dengan memperluas akses masyarakat ke perguruan tinggi.
Peningkatan mutu pendidikan harus menjadi bagian utama dari kebijakan tersebut.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani menegaskan, besarnya investasi pemerintah di sektor pendidikan harus berbanding lurus dengan kualitas lulusan yang dihasilkan.
“Bagi kami, mutu pendidikan harus sejalan dengan besaran investasi yang dikeluarkan pemerintah.
Semakin besar anggaran yang kita investasikan untuk pendidikan, tentu harapannya kualitas lulusan juga semakin baik,” ujar Lalu Hadrian.
Menurutnya, jika pemerintah serius merealisasikan program kuliah gratis, diperlukan pemetaan komprehensif mengenai kondisi dan karakteristik perguruan tinggi di Indonesia.
Lalu Hadrian menyebut PTN memiliki karakteristik dan kapasitas berbeda, baik yang berstatus PTN Satuan Kerja (PTN Satker), PTN Badan Layanan Umum (PTN-BLU), maupun PTN Badan Hukum (PTN-BH).
“Kalau pemerintah benar-benar serius ingin melaksanakan program kuliah gratis, tantangannya adalah bagaimana melihat klaster perguruan tinggi kita hari ini.
Ada PTN Satker, PTN-BLU, maupun PTN-BH, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kapasitas yang berbeda,” katanya.
Ia menilai kebijakan kuliah gratis juga tidak boleh hanya mengejar jumlah mahasiswa yang diterima.
Daya tampung, kualitas pembelajaran, ketersediaan dosen, fasilitas pendidikan, serta kemampuan perguruan tinggi menjaga standar akademik harus ikut diperhitungkan.
“Untuk mendapatkan kualitas atau mutu lulusan yang terbaik, harus ada kompetisi. Ketika ada kompetisi, tentu kuota perlu dibatasi dan disesuaikan dengan kapasitas masing-masing perguruan tinggi,” tegasnya.
Menurut Lalu Hadrian, pembatasan kuota bukan berarti menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Pengaturan tersebut justru diperlukan agar perluasan akses tidak mengorbankan kualitas pembelajaran.
Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar rencana kuliah gratis turut memperhitungkan keberlangsungan perguruan tinggi swasta (PTS).
PTS selama ini menjadi bagian penting dalam ekosistem pendidikan tinggi nasional, termasuk dalam menampung mahasiswa dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
“Jangan sampai kebijakan kuliah gratis justru membuat PTS kehilangan mahasiswa secara drastis. Kalau tidak diantisipasi, kondisi tersebut dapat membuat PTS mati suri,” ujarnya.
Dengan demikian, wacana kuliah gratis tidak hanya perlu dihitung dari sisi anggaran dan jumlah penerima manfaat.
Pemerintah juga perlu memastikan kapasitas perguruan tinggi, mutu lulusan, pemerataan akses, serta keberlangsungan PTN dan PTS tetap terjaga. ***
