POJOKSATU.id - Potongan pajak Tunjangan Profesi Guru (TPG) non-ASN menjadi perbincangan di media sosial setelah sejumlah guru mengeluhkan perubahan nominal tunjangan yang masuk ke rekening.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa pemotongan pajak atas TPG merupakan kewajiban perpajakan yang mengikuti ketentuan perundang-undangan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani menjelaskan, setiap tunjangan yang diterima guru, baik berstatus ASN maupun non-ASN, dikenakan pajak sesuai aturan yang berlaku.
"Jadi sebenarnya tunjangan ASN maupun non-ASN itu, setiap rupiah yang kita terima itu dipotong pajak," kata Nunuk di Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Menurut Nunuk, pemotongan tersebut bukan dilakukan atau ditetapkan oleh Kemendikdasmen. Mekanisme perpajakan berada di bawah kewenangan pemerintah melalui otoritas pajak.
"Itu yang memotong pajak itu ya memang dari pajak, jadi bukan dari Kemendikdasmen. Petugas memotong pajak karena akan dikembalikan ke negara dalam bentuk setoran pajak, jumlahnya itu sesuai dengan ketentuan yang ada," ujarnya.
Pajak TPG Guru Non-ASN Mengikuti Aturan Pemerintah
Nunuk menegaskan, kewajiban membayar pajak berlaku bagi setiap warga negara yang menerima penghasilan, termasuk guru yang memperoleh tunjangan dari pemerintah.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa guru non-ASN yang menerima TPG secara utuh sebesar Rp2 juta berarti tidak dikenakan pajak.
Menurutnya, dalam kondisi tersebut, pajak bisa saja ditanggung oleh pemerintah daerah sehingga tunjangan yang diterima guru tetap utuh.
"Jadi itu perlu diedukasi kepada guru bahwa kalau misalnya ada pemerintah daerah yang memberikan penuh (tunjangan sebesar Rp2 juta), berarti pajaknya dibayarkan oleh Pemda, tapi (nanti) mereka harus bayar pajak juga gitu ya," ungkapnya.
Karena itu, guru perlu memahami bahwa penerimaan tunjangan secara penuh tidak serta-merta berarti bebas dari kewajiban pajak.
"Bukan jadi sebuah persoalan dan itu harus diketahui oleh para guru bahwa sebagai warga negara yang mau menerima uang negara dia harus dipotong pajaknya. Besaran pajaknya itu tidak ada kita sendiri yang menetapkan besarannya tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan," jelas Nunuk.
Potongan Pajak TPG Non-ASN Naik 0,15 Persen
Sebagai informasi, besaran TPG yang disalurkan kepada guru non-ASN adalah Rp2 juta sebelum dipotong pajak.
Sebelumnya, potongan pajak yang dikenakan disebut sebesar 5 persen bagi guru yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 6 persen bagi guru yang tidak memiliki NPWP.
Dengan skema tersebut, potongan dari tunjangan Rp2 juta mencapai Rp100.000 hingga Rp120.000.
Kini, potongan pajak TPG non-ASN dilaporkan mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dari ketentuan sebelumnya. Perubahan ini membuat nominal yang diterima guru di rekening mengalami penyesuaian.
Meski demikian, besaran pajak tidak ditetapkan secara sepihak oleh Kemendikdasmen. Perhitungannya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
Guru yang ingin mengetahui rincian potongan dapat memeriksa bukti pemotongan pajak serta informasi penghasilan yang menjadi dasar perhitungan.
Perubahan nominal tunjangan tentu menjadi perhatian guru, terutama ketika dana yang diterima berbeda dari biasanya.
Karena itu, penjelasan mengenai dasar perhitungan pajak dan rincian potongan menjadi penting agar para pendidik memahami hak sekaligus kewajiban perpajakannya. ***






