POJOKSATU.id - Lulusan Paket C memiliki hak pendidikan yang sama dengan lulusan SMA, Madrasah Aliyah (MA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Ijazah yang diperoleh melalui jalur pendidikan nonformal ini diakui negara dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk melanjutkan kuliah hingga mengikuti Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Bahkan, lulusan Paket C juga bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan bahwa banyak anggota dewan yang ternyata menempuh pendidikan melalui program kesetaraan tersebut.
Fakta itu diperolehnya ketika melakukan kunjungan kerja ke Majalengka, Jawa Barat. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) setempat menceritakan bahwa sejumlah pejabat publik juga merupakan lulusan Paket C.
“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Mu’ti dalam rapat bersama DPR RI, Senin (16/11/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa Paket C bukan sekadar jalur alternatif bagi masyarakat yang putus sekolah.
Program pendidikan kesetaraan ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat dari berbagai latar belakang untuk memperoleh ijazah setara pendidikan menengah.
Ijazah Paket C diakui setara SMA, MA, dan SMK
Paket C merupakan program pendidikan kesetaraan pada jalur pendidikan nonformal yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah melalui sekolah formal.
Program ini dapat diikuti masyarakat dengan berbagai kondisi, mulai dari mereka yang terkendala ekonomi, tinggal di wilayah dengan akses pendidikan terbatas, hingga pekerja yang tidak memungkinkan mengikuti jadwal sekolah reguler.
Meskipun proses pembelajarannya tidak sama dengan sekolah formal, ijazah Paket C memiliki kedudukan setara dengan ijazah SMA, MA, dan SMK.
Pengakuan tersebut memberikan kesempatan kepada lulusannya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Lulusan Paket C juga dapat memanfaatkan ijazahnya untuk memenuhi persyaratan pekerjaan dan berbagai keperluan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
Artinya, masyarakat tidak perlu meragukan pengakuan negara terhadap ijazah pendidikan kesetaraan tersebut.
103.362 lulusan Paket C mengikuti TKA 2026
Bukti lain pengakuan terhadap pendidikan kesetaraan terlihat dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026.
Kemendikdasmen mencatat sebanyak 103.362 warga belajar Paket C mengikuti TKA secara nasional pada 2026.
Jumlah tersebut terdiri atas 93.274 peserta yang mengikuti ujian dengan moda daring dan 10.088 peserta menggunakan moda semi-daring.
Pelaksanaan TKA bagi peserta Paket C menjadi bagian dari upaya menyetarakan capaian akademik dengan peserta pendidikan formal.
Karena itu, pelaksanaan TKA bagi peserta Paket C dilakukan bersamaan dengan peserta SMA, MA, dan SMK.
Tidak hanya jadwalnya yang disamakan, tingkat kesulitan soal TKA juga tidak dibedakan.
Hal ini karena capaian pembelajaran dalam kurikulum Paket C mengacu pada standar yang sama dengan pendidikan formal jenjang SMA dan sederajat.
Hasil TKA tersebut juga dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi.
Dengan demikian, peserta Paket C memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan akademiknya melalui asesmen nasional.
Banyak anggota DPR RI ternyata lulusan Paket C
Pengakuan terhadap ijazah Paket C juga terlihat dari persyaratan pendidikan bagi calon anggota legislatif.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 191 dari total 580 anggota DPR RI periode 2024-2029 memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat.
Jumlah tersebut setara dengan sekitar 32,9 persen dari keseluruhan anggota DPR RI.
Komisioner KPU Idham Holik membenarkan bahwa kategori pendidikan SMA atau sederajat tersebut juga mencakup anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C.
"Benar," ujar Idham saat dikonfirmasi mengenai keberadaan anggota DPR RI lulusan Paket C, Selasa (18/11/2026).
Namun, KPU belum mengungkapkan jumlah anggota DPR yang secara khusus memiliki ijazah Paket C.
Selain kelompok SMA atau sederajat, data KPU mencatat 168 anggota DPR berpendidikan magister (S2), 146 orang sarjana (S1), 74 orang doktor (S3), dan satu orang diploma tiga (D3).
Data tersebut dihimpun berdasarkan pemeriksaan dokumen ijazah yang diserahkan saat proses pencalonan, termasuk anggota pengganti antarwaktu (PAW) hingga Desember 2025.
Dengan demikian, lulusan Paket C bukan hanya memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi juga dapat memenuhi persyaratan pendidikan minimum untuk menjadi anggota DPR RI.
Lulusan Paket C bisa mencalonkan diri sebagai anggota DPR
Secara hukum, persyaratan pendidikan calon anggota DPR tidak mengharuskan seseorang memiliki ijazah dari sekolah formal.
Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus paling rendah berpendidikan tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.
Karena ijazah Paket C diakui setara SMA, lulusan program tersebut dapat memenuhi persyaratan pendidikan minimum pencalonan anggota legislatif.
Hal ini sekaligus menegaskan bahwa jalur pendidikan nonformal memiliki pengakuan dalam sistem pendidikan nasional dan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan yang sama.
Kemendikdasmen perkuat pendidikan kesetaraan
Di sisi lain, Kemendikdasmen berencana memperkuat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Abdul Mu’ti menilai PKBM memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, pernikahan dini, maupun kendala geografis.
Penguatan tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia.
Meski demikian, pemerintah tetap akan membenahi tata kelola PKBM, terutama dalam penyaluran bantuan operasional pendidikan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya peserta didik yang langsung menempuh Paket C tanpa menyelesaikan pendidikan Paket B.
“Ini kami pastikan ke depan tidak terjadi lagi,” tegas Mu’ti.
Kemendikdasmen juga berencana menghidupkan kembali layanan PKBM di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia dan diplomat.
Bagi masyarakat yang sempat terhenti pendidikannya, kesempatan menyelesaikan sekolah tetap terbuka. Sebab, perjalanan meraih pendidikan tidak selalu harus dimulai dan ditempuh melalui ruang kelas sekolah formal. ***




