Kota Bandung, POJOKSATU.id - Penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan tidak hanya mandek pada perubahan nomenklatur.
Pasalnya struktur baru harus dibarengi kejelasan tugas, beban kerja, sumber daya manusia, hingga kesiapan pelayanan publik.
Disampaikan Ketua Pansus XX DPRD Jawa Barat Edi Askari, ada beberapa hal menjadi perhatian utama Pansus dalam membahas Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut, menurutnya pansus tidakhanya membuat rumah dan nama.
Kata Edi, ada tiga hal yang menjadi pembahasan, pertama ketetapan nomenklatur dua, kedua ketepatan penempatan urusan berdasarkan kerumpunan dan ketiga, penghitungan bobot beban kerja.
Pansus menggunakan tipologi organisasi sebagai salah satu dasar. Karenanya, pembentukan organisasi tidak dilakukan beralasan keinginan mengurangi jumlah OPD, tetapi harus mempertimbangkan beban urusan yang ditangani.
Tegas Edi, Pansus tidak ingin memberikan "cek kosong" kepada pemerintah dalam membentuk struktur baru. Maka, sejumlah struktur disimulasikan untuk melihat kebutuhan bidang, UPTD, maupun cabang dinas.
"Detail bidang, UPTD, dan cabang dinas nantinya menjadi materi peraturan gubernur. Namun, DPRD tetap meminta gambaran struktur tersebut agar dapat memastikan organisasi yang dibentuk benar-benar mampu menjalankan tugasnya,"tegasnya.
Masih kata Edi, Pansus juga meminta pemerintah menyiapkan peta jalan masa transisi, sebab perubahan organisasi harus diikuti penyesuaian renstra dan renja, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan (IKK), program dan kegiatan, hingga kodifikasi anggaran dalam SIPD.
"Jadi tidak sederhana, kepada Sekda saya minta supaya simultan sama Pansus ini kan ada tim khusus," ujarnya. Tim tersebut, harus menghitung ulang kebutuhan operasional sekaligus menyesuaikan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
Pansus pun akan memperhatikan proses bisnis dan standar pelayanan. Kata dia, setiap layanan harus memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria yang jelas sehingga perubahan struktur tidak membuat pelayanan masyarakat tersendat.
"Pansus meminta inventarisasi aset dilakukan setelah OPD digabung. Kantor yang tidak lagi digunakan harus dipastikan status dan pemanfaatannya sehingga tidak menjadi aset menganggur," tegasnya.






