POJOKSATU.id - Persoalan ketidakakuratan data kesejahteraan sosial kembali menjadi sorotan.

Kali ini, data desil yang digunakan sebagai salah satu acuan penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah diakui belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi mahasiswa di lapangan.

Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro mengakui terdapat mahasiswa yang sebenarnya membutuhkan bantuan biaya pendidikan, tetapi justru tercatat dalam kelompok desil di atas empat.

Kondisi tersebut berpotensi membuat mahasiswa kehilangan kesempatan memperoleh KIP Kuliah karena persyaratan program tersebut mengacu pada kelompok desil 1 sampai 4.

Juri mengungkapkan persoalan itu berdasarkan pengalamannya terlibat langsung dalam proses pengurusan beasiswa KIP Kuliah bagi mahasiswa baru.

“Benar, karena kami juga kemarin terlibat langsung, terutama pada saat teman-teman dan para mahasiswa baru ingin mengurus beasiswa KIP, ya, karena mereka syaratnya adalah desil 1 sampai 4,” kata Juri dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).

Banyak Mahasiswa Membutuhkan Beasiswa, tetapi Masuk Desil di Atas 4

Juri mengungkapkan, persoalan ketidaksesuaian data tersebut bukan sekadar kemungkinan. Ia menemukan banyak mahasiswa yang secara kondisi ekonomi membutuhkan bantuan pendidikan, tetapi tidak masuk kelompok desil yang dipersyaratkan.

Akibatnya, mereka berpotensi tidak dapat mengakses KIP Kuliah meskipun membutuhkan dukungan pembiayaan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

“Nah, ternyata banyak sekali yang sebetulnya perlu mendapatkan beasiswa ini, tapi dalam data desilnya di atas 4,” ujarnya.

Temuan tersebut memperlihatkan persoalan yang dihadapi calon penerima KIP Kuliah. Ketika kondisi ekonomi keluarga tidak tercermin secara tepat dalam data pemerintah, mahasiswa yang membutuhkan bantuan bisa terkendala persyaratan administrasi.

Pemerintah Koordinasi dengan Kemensos dan BPS

Menanggapi persoalan tersebut, pemerintah berencana memperbaiki akurasi data desil kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Juri mengatakan komunikasi dengan kedua lembaga tersebut sudah dilakukan secara intensif.

Perbaikan diperlukan agar pengelompokan desil benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat. Dengan begitu, warga yang berada dalam kelompok ekonomi paling rendah dapat teridentifikasi secara tepat.

“Baik, kami akan coba dan sebetulnya sudah kami lakukan koordinasi, intensif dengan Kemensos dan BPS supaya desil itu betul-betul faktual, bahwa 1 sampai 10 itu betul-betul, desil yang faktual. Yang memang ekonomi paling rendah, tentu desil paling rendah, gitu,” katanya.

Akurasi Desil Berpengaruh pada Akses KIP Kuliah

Persoalan ini menjadi penting karena data desil kesejahteraan sosial digunakan sebagai salah satu acuan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan pendidikan.

Dalam ketentuan yang disampaikan Juri, mahasiswa yang ingin mengakses KIP Kuliah harus memenuhi kriteria desil 1 sampai 4.

Desil sendiri merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok. Desil 1 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Karena itu, ketepatan klasifikasi menjadi hal penting agar bantuan pendidikan benar-benar menjangkau mahasiswa dari keluarga yang membutuhkan.

Perbaikan data juga diharapkan tidak berhenti pada pembaruan angka administrasi.

Pemerintah perlu memastikan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa tercermin secara faktual sehingga ketidaksesuaian data tidak lagi menjadi penghalang bagi mereka yang ingin melanjutkan kuliah.

Bagi mahasiswa yang sedang berjuang mendapatkan KIP Kuliah, pembenahan data desil ini tentu menjadi harapan agar kesempatan mengenyam pendidikan tinggi tidak ditentukan oleh data yang keliru. ***