POJOKSATU.id - Rencana penerapan single salary atau sistem gaji tunggal untuk ASN kembali menjadi topik yang ramai diperbincangkan.
Sistem ini disebut sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengatasi kesenjangan penghasilan.
Antara instansi “basah” yang selama ini menerima banyak tunjangan, dengan instansi “kering” yang hanya mengandalkan gaji pokok dan sedikit tunjangan.
Baca Juga: Cara Menghitung Potensi Keterlambatan Cairnya TPG ASN TW3 Berdasarkan Riwayat SKTP
Pemerintah pusat melalui Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, dan BKN telah mengkonfirmasi bahwa wacana ini masih dalam tahap kajian mendalam.
Namun sejumlah pejabat dan pakar administrasi publik menyebut, jika diterapkan dengan benar, single salary bisa menjadi lompatan besar dalam reformasi birokrasi Indonesia.
Tujuan Utama Single Salary, Hilangkan Kesenjangan dan Perkuat Transparansi
Sistem gaji tunggal bertujuan menggabungkan seluruh komponen penghasilan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja.
Baca Juga: Cara Menghitung Potensi Keterlambatan Cairnya TPG ASN TW3 Berdasarkan Riwayat SKTP
Hingga tunjangan kemahalan ke dalam satu angka yang langsung mencerminkan nilai jabatan ASN.
Dengan begitu, tidak ada lagi perbedaan mencolok antar instansi hanya karena besaran tunjangan.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menilai sistem ini dapat meningkatkan rasa adil dalam birokrasi sekaligus memperkuat transparansi.
Baca Juga: Leganya PPPK Bengkulu, Gaji Cair Dua Bulan Sekaligus Setelah OPD Lengkapi Administrasi
“Skema ini jauh lebih sederhana dan memberikan rasa keadilan bagi ASN maupun pensiunan,” ujar Zudan Arif Fakrulloh, Kepala BKN, dikutip dari melintas, 8 Oktober 2025.
Menurut Zudan, selama ini terjadi ketimpangan karena instansi tertentu bisa menerima tunjangan kinerja sangat besar.
Sementara instansi lainnya tetap dengan penghasilan standar meskipun beban kerja tidak berbeda jauh.
Siapa yang Berpotensi Diuntungkan?
1. ASN di Instansi yang Minim Tunjangan
Mereka yang bekerja di instansi dengan tunjangan terbatas berpotensi mendapat peningkatan penghasilan.
Jika semua tunjangan disatukan menjadi gaji tunggal, ASN pada instansi “kering” bisa mendapatkan struktur gaji yang lebih kompetitif.
2. ASN di Daerah
Banyak ASN di daerah yang selama ini hanya mengandalkan gaji pokok dan tunjangan umum.
Dengan single salary, komposisi penghasilan dapat menjadi lebih setara dengan ASN di kementerian atau lembaga yang selama ini dikenal memiliki tunjangan tinggi.
3. Pensiunan ASN
Karena single salary akan menaikkan komponen gaji pokok, hal ini berdampak langsung terhadap perhitungan pensiun.
Semakin besar gaji pokok, semakin besar pula nilai pensiun yang diterima.
Siapa yang Bisa Merasa Dirugikan?
1. ASN di Instansi “Basah”
ASN yang selama ini menerima tunjangan besar seperti tunjangan kinerja tinggi atau tunjangan khusus berpotensi menerima jumlah total yang lebih kecil.
Jika sistem gaji tunggal merata tanpa mempertimbangkan karakteristik instansi.
2. Jabatan dengan Beban Kerja Tinggi Namun Tunjangan Berbeda
Jika mekanisme grading jabatan tidak dipetakan secara adil, ASN dengan beban kerja berat dikhawatirkan tidak mendapatkan nilai yang mencerminkan tanggung jawab mereka.
3. Pemerintah Daerah dengan Beban APBD Tinggi
Meski single salary merupakan program pusat, pemda tetap khawatir karena penggabungan tunjangan bisa memicu penyesuaian belanja pegawai di masa transisi.
Tantangan Berat, Anggaran dan Simulasi Grading Jabatan
Kementerian Keuangan telah menyatakan bahwa penerapan single salary membutuhkan perhitungan fiskal yang detail.
Baca Juga: Dirjen Tegaskan Honorer Berakhir 2025, Ini Syarat agar Guru Honorer Tidak di-PHK
Pemerintah perlu memastikan bahwa penyederhanaan ini tidak membebani anggaran negara secara berlebihan.
Selain itu, sistem grading jabatan harus disusun seakurat mungkin agar tidak muncul ketidakadilan baru.
Beban kerja, dampak pelayanan publik, hingga kompleksitas jabatan harus menjadi dasar penilaian.
Reformasi Besar, Tapi Perlu Langkah Hati-Hati
Single salary memang menawarkan solusi yang sangat menarik untuk menghapus kesenjangan pendapatan antar ASN dan memperbaiki sistem penggajian nasional.
Namun implementasinya membutuhkan transisi bertahap, regulasi yang kuat, dan simulasi anggaran yang matang.
Reformasi ini berpotensi menciptakan birokrasi yang lebih adil, transparan, dan profesional.
Baca Juga: Pengakuan Mengejutkan! AKBP Basuki Hidup Serumah 5 Tahun dengan Dosen Untag yang Tewas
Namun siapa yang benar-benar untung atau rugi, pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menetapkan struktur gaji tunggal dan skema grading yang mengikutinya.***
