POJOKSATU.id - Banyaknya anak tidak sekolah (ATS) di Indonesia saat peralihan dari sekolah menengah pertama (SMP) ke sekolah menengah atas (SMA) menjadi persoalan yang perlu segera diatasi.

Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan akses pendidikan, terutama jumlah sekolah yang belum sebanding dengan penduduk usia sekolah di sejumlah daerah.

Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis dan luasnya wilayah kewenangan pemerintah provinsi.

Akibatnya, penyediaan sekolah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di setiap kabupaten dan kota. Padahal, ketersediaan sekolah menjadi faktor penting agar lulusan SMP dapat melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK.

Ledia pun menawarkan sejumlah solusi, mulai dari pembangunan sekolah baru, pemberian subsidi kepada sekolah swasta, hingga penguatan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Penyebab Anak Putus Sekolah saat Transisi SMP ke SMA

Menurut Ledia, salah satu tantangan pemerataan pendidikan adalah belum seimbangnya jumlah sekolah dengan kebutuhan penduduk usia sekolah.

Kondisi geografis dan luasnya cakupan wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi membuat penyediaan fasilitas pendidikan tidak selalu mudah dilakukan.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperhitungkan proporsi jumlah penduduk usia sekolah dan ketersediaan sekolah di setiap kabupaten/kota.

Ledia menilai pemerintah provinsi juga tidak bisa bekerja sendiri. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota diperlukan agar kebutuhan sekolah dapat dipetakan secara lebih tepat.

"Maka harus juga kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota tentang proporsi jumlah penduduk dan jumlah sekolah yang disiapkan.

Ditambah lagi kita juga perlu menyiapkan kalau pemerintah provinsi tidak punya anggaran yang cukup memadai untuk membangun sekolah baru, maka yang harus dilakukan adalah kerja sama dengan sekolah swasta," kata Ledia, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Jumat (13/11/2026).

Bangun Sekolah Baru hingga Beri Subsidi

Untuk mengurangi jumlah anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP, Ledia mendorong pemerintah memperluas daya tampung sekolah.

Pembangunan sekolah baru menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan, terutama di daerah yang jumlah sekolahnya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, apabila anggaran pemerintah provinsi belum mencukupi untuk membangun sekolah baru, pemerintah dapat menggandeng sekolah swasta.

Kerja sama tersebut perlu disertai dukungan pembiayaan agar sekolah swasta dapat menerima anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Ledia mengusulkan dua langkah penting, yakni meningkatkan kualitas sekolah swasta dan memberikan subsidi pendidikan bagi siswa yang membutuhkan.

"Caranya meningkatkan kualitas sekolah swastanya, memberikan subsidi kepada sekolah swasta ketika anak-anak yang tidak mampu masuk di sekolah swasta.

Sehingga, support-nya dari pusat ada, dari provinsi ada. Dengan demikian, mudah-mudahan bisa mengurangi jumlah anak tidak sekolah, terutama dari SMP ke SMA," lanjutnya.

Dengan dukungan tersebut, sekolah swasta diharapkan dapat menjadi alternatif bagi lulusan SMP yang belum tertampung di sekolah negeri tanpa terbebani biaya pendidikan yang tidak mampu mereka jangkau.

Anggaran Pendidikan Perlu Mendukung Wajib Belajar 13 Tahun

Selain pembangunan sekolah dan subsidi, Ledia juga meminta pemerintah daerah memprioritaskan anggaran pendidikan untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun.

Menurutnya, upaya pemerataan akses pendidikan perlu diwujudkan melalui penambahan ketersediaan sekolah pada berbagai jenjang.

Kebutuhan tersebut mencakup sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), hingga sekolah luar biasa (SLB).

Dengan demikian, anak-anak usia sekolah memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan sesuai jenjang dan kebutuhan masing-masing.

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia Baru Setara SMP

Persoalan anak tidak sekolah juga tercermin dari capaian rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud, pada 5 November 2026, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia berusia 25 tahun ke atas mencapai 9,16 tahun.

Angka tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, penduduk Indonesia pada kelompok usia tersebut baru mengenyam pendidikan hingga sekitar kelas IX atau kelas 3 SMP.

"Rata-rata lama sekolah 9,16 tahun. Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Indonesia memiliki rata-rata lama sekolah (RLS) selama 9,16 tahun atau setara SMP kelas 3," kata Edy, dikutip dari YouTube BPS, Jumat (13/11/2026).

Sementara itu, angka harapan lama sekolah (HLS) Indonesia mencapai 13,34 tahun.

Indikator tersebut menunjukkan bahwa anak Indonesia yang berusia 7 tahun diperkirakan dapat menempuh pendidikan selama 13,34 tahun atau hingga sekitar tahun kedua pendidikan tinggi.

"Harapan lama sekolah (HLS) sebesar 13,34 tahun. Artinya penduduk Indonesia usia 7 tahun diperkirakan akan menempuh pendidikan hingga 13,34 tahun atau setara kuliah tahun kedua," imbuhnya.

RLS dan HLS merupakan dua indikator berbeda.

RLS menggambarkan rata-rata lama pendidikan yang telah ditempuh penduduk berusia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS memperkirakan lamanya pendidikan yang berpeluang ditempuh anak berusia 7 tahun.

Perbedaan kedua angka tersebut memperlihatkan adanya peluang pendidikan yang lebih panjang bagi generasi muda.

Namun, peluang tersebut perlu didukung pemerataan fasilitas pendidikan agar anak-anak tidak berhenti sekolah setelah menyelesaikan jenjang SMP. ***