POJOKSATU.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menargetkan seluruh anak tidak sekolah (ATS) di wilayahnya kembali memperoleh akses pendidikan paling lambat pada 2028.
Upaya tersebut dilakukan secara bertahap melalui verifikasi data, pembenahan administrasi pendidikan, hingga pengembalian anak ke jalur pendidikan formal maupun nonformal.
Hingga 8 November 2026, sebanyak 183.441 anak telah diverifikasi dan divalidasi dari total data awal 544.947 ATS. Artinya, progres pemeriksaan baru mencapai 33,36 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, tidak boleh ada anak di Jawa Barat yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan.
"Tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan. Semua anak Jawa Barat harus sekolah," ujar Herman, dikutip dari laman Dinas Pendidikan Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
Apa Itu Anak Tidak Sekolah (ATS)?
Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan kelompok anak berusia 5-18 tahun yang belum pernah mengenyam pendidikan atau pernah bersekolah tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya.
Kelompok ini mencakup tiga kategori, yaitu:
Belum pernah sekolah: Anak usia sekolah yang belum mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan.
Putus sekolah: Anak yang pernah mengikuti pendidikan, tetapi berhenti sebelum menyelesaikan jenjangnya.
Tidak melanjutkan sekolah: Anak yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan, tetapi tidak meneruskan ke jenjang berikutnya.
Pemprov Jabar berupaya memastikan seluruh anak dalam kelompok tersebut mendapatkan kesempatan kembali belajar melalui jalur pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
Herman meyakini target Jabar bebas ATS pada 2028 dapat diwujudkan melalui gerakan bersama dan pendekatan kolaboratif.
Menurutnya, anak yang harus membantu orang tua bekerja atau memiliki keterbatasan waktu tidak boleh kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
Karena itu, penanganan ATS tidak harus selalu melalui pendidikan formal. Pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) juga dapat menjadi alternatif.
"Kalau anak membantu orang tua, bukan berarti pendidikannya harus berhenti. Kita edukasi orang tua dan anaknya. Bisa melalui pendidikan kesetaraan Paket A, B, atau C dengan waktu belajar yang lebih fleksibel," jelasnya.
Sebanyak 183.441 ATS di Jabar Telah Diverifikasi
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Purwanto mengungkapkan, salah satu langkah awal untuk mencapai target bebas ATS 2028 adalah melakukan verifikasi dan validasi data.
Hingga 8 November 2026, Disdik Jabar telah memeriksa 183.441 anak atau sekitar 33,36 persen dari total data awal sebanyak 544.947 anak.
Berikut perkembangan verifikasi dan validasi ATS di Jawa Barat:
Total data awal ATS: 544.947 anak.
Sudah diverifikasi dan divalidasi: 183.441 anak.
Progres verifikasi: 33,36 persen.
Tanggal pembaruan data: 8 November 2026.
Angka tersebut menunjukkan masih ada sebagian besar data yang perlu diperiksa untuk memastikan jumlah anak yang benar-benar tidak bersekolah.
Menurut Purwanto, verifikasi dan validasi diperlukan karena data awal belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan sebagian anak yang tercatat sebagai ATS ternyata masih bersekolah.
Persoalannya terletak pada ketidaksesuaian atau belum diperbaruinya data dalam sistem pendidikan.
Salah satu contohnya ditemukan di Kabupaten Ciamis. Data awal mencatat sekitar 9.000 ATS.
Namun, setelah dilakukan verifikasi, sekitar 3.000 anak diketahui masih bersekolah. Dengan demikian, terdapat sekitar 6.000 anak yang perlu ditindaklanjuti.
"Ketika anak ternyata masih bersekolah, kita cari persoalan datanya. Jangan sampai setelah diverifikasi dan masuk kategori residu, tidak ada tindak lanjut," jelas Purwanto.
Data ATS Disinkronkan dengan Dapodik
Untuk mempercepat penanganan, Pemprov Jabar telah mengembangkan platform Satu Data Jawa Barat (Sada Jabar) yang disinkronkan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Integrasi tersebut diharapkan mempermudah pemerintah dalam memantau jumlah, persebaran, serta perkembangan penanganan ATS. Dengan data yang lebih akurat, intervensi pendidikan dapat diarahkan kepada anak yang benar-benar membutuhkan.
Ketidaksesuaian data ATS dapat disebabkan sejumlah faktor, antara lain:
Data peserta didik tercatat ganda.
Ketidaksesuaian identitas peserta didik.
Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) tidak aktif.
Perpindahan domisili peserta didik.
Status pendidikan belum diperbarui dalam sistem.
Setelah verifikasi selesai, Disdik Jabar akan melakukan pembenahan data Dapodik bersama satuan pendidikan.
Data yang sudah dinyatakan valid kemudian menjadi dasar untuk menentukan bentuk intervensi bagi anak-anak yang benar-benar tidak bersekolah.
Dengan demikian, pemerintah dapat membedakan anak yang sebenarnya masih aktif bersekolah tetapi mengalami masalah administrasi dengan anak yang memang sudah tidak mendapatkan layanan pendidikan.
Anak ATS Akan Dikembalikan ke Pendidikan Formal dan Nonformal
Setelah proses verifikasi dan validasi, pemerintah daerah akan menindaklanjuti anak-anak yang teridentifikasi sebagai ATS melalui berbagai program intervensi pendidikan.
Anak yang masih memungkinkan mengikuti pendidikan formal akan diarahkan kembali ke sekolah. Sementara itu, anak yang membutuhkan fleksibilitas waktu belajar dapat diarahkan ke lembaga pendidikan nonformal, termasuk PKBM.
Melalui PKBM, anak dapat mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C.
Berikut perbedaan ketiga program pendidikan kesetaraan tersebut:
Paket A: Setara dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD).
Paket B: Setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Paket C: Setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Program kesetaraan tersebut memberikan kesempatan bagi anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran reguler untuk tetap melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah sesuai jenjangnya setelah memenuhi ketentuan kelulusan.
Purwanto menegaskan, pembenahan data saja tidak cukup untuk menuntaskan persoalan ATS. Diperlukan tindak lanjut nyata agar anak-anak yang teridentifikasi benar-benar kembali memperoleh layanan pendidikan.
Karena itu, penanganan ATS membutuhkan keterlibatan PKBM, aparat kewilayahan, penilik, pengawas, relawan, dan satuan pendidikan.
Peran pemerintah desa dan kecamatan juga dinilai penting untuk menjangkau keluarga serta mengetahui secara langsung kondisi anak yang tidak bersekolah.
"Peran pemerintah desa dan kecamatan penting untuk menjangkau keluarga dan mengetahui secara langsung kondisi anak yang tidak bersekolah," kata Purwanto.
Melalui verifikasi data, pembenahan Dapodik, serta pengembalian anak ke jalur pendidikan formal maupun nonformal, Pemprov Jabar menargetkan tidak ada lagi anak usia sekolah yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan pada 2028.
Target tersebut bukan sekadar mengejar angka nol dalam pendataan ATS. Lebih dari itu, setiap anak harus benar-benar mendapatkan kesempatan belajar, apa pun kondisi keluarga dan latar belakangnya. ***
