BALI, POJOKSATU.id - Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2027 mengalami kenaikan sebesar 42,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Gubernur Bali Wayan Koster menetapkan upah minimum pekerja di Pulau Dewata tersebut menjadi Rp4.559.287 per bulan.
Besaran tersebut bertambah Rp1.351.828 dibandingkan UMP Bali 2026 yang tercatat sebesar Rp3.207.459.
Keputusan kenaikan upah ini diumumkan Koster melalui keterangan resmi di Denpasar, Jumat (20/11/2026) malam.
Penetapan tersebut juga mencakup Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 untuk sektor perhotelan berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan.
Koster menyebut penetapan upah minimum dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan, rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, serta aspirasi dari kalangan pekerja.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah tuntutan serikat pekerja agar penghitungan upah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL).
Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bali sebelumnya menyampaikan aspirasi agar penetapan UMP 2027 menggunakan pendekatan KHL, bukan semata-mata formula pengupahan.
Kedua organisasi tersebut merujuk pada nilai KHL 2027 yang ditetapkan pada 2026 sebesar Rp5.604.481 per bulan.
Di sisi lain, FSPM juga menyampaikan permintaan agar gubernur menggunakan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp4.559.287 sebagai besaran UMP 2027.
Berdasarkan keputusan gubernur, nilai UMP yang ditetapkan kini setara dengan 81,35 persen dari standar KHL.
Pemerintah daerah menyatakan angka tersebut telah masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak.
Koster menilai peningkatan upah minimum tersebut berpotensi memberikan dampak terhadap pendapatan pekerja, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah.
Peningkatan pendapatan juga diharapkan dapat memperkuat daya beli masyarakat, khususnya pekerja di sektor usaha pariwisata yang menjadi salah satu sektor ekonomi utama Bali.
Selain UMP dan UMSP, keputusan gubernur tersebut juga menjadi pedoman bagi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaku usaha dalam melaksanakan kebijakan pengupahan.
Kebijakan UMP dan UMSP Bali 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Koster berharap penyesuaian upah tersebut dapat mendorong semangat pekerja dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.
Penetapan ini berlandaskan sejumlah regulasi, di antaranya UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, serta PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.





