Resmi, 2.836 Tenaga Non-ASN di Purbalingga Sah Jadi PPPK Paruh Waktu, Simak Lengkapnya
Sebanyak 2.836 tenaga non-ASN di Purbalingga resmi diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan menerima SK dari Pemkab. Simak artikelnya
Topik
10 artikel
Sebanyak 2.836 tenaga non-ASN di Purbalingga resmi diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan menerima SK dari Pemkab. Simak artikelnya
Meski beban fiskal daerah berat, pemerintah tetap mengangkat honorer jadi ASN lewat PPPK. Ini alasan dan pertimbangannya.
Arah kebijakan guru honorer 2026 fokus pada penataan data, penyelesaian status ASN/PPPK, dan peningkatan kesejahteraan bertahap.
Simak syarat administratif honorer, dokumen wajib, serta peran instansi dalam verifikasi agar lolos PPPK Paruh Waktu 2025 non-ASN.
Pemerintah menegaskan setelah Pendataan Non-ASN 2025, sistem kepegawaian akan beralih penuh tanpa honorer mulai 2026. Simak artikel berikut
Pendataan non-ASN 2025 dibuka untuk honorer agar dapat diusulkan menjadi PPPK Paruh Waktu, dengan syarat database dan instansi serta BKN
Pendataan Non-ASN 2025 menjadi harapan terakhir honorer yang gagal PPPK penuh waktu untuk memperoleh status. Simak penjelasannya
Honorer yang terlewat Pendataan Non-ASN 2025 berisiko kehilangan kesempatan jadi PPPK Paruh Waktu sebelum batas akhir 31 Desember.
SE BKN jadi gerbang terakhir penataan non-ASN menuju PPPK Paruh Waktu 2025. Lewat tenggat 20 Desember, honorer bisa gugur. Simak artikelnya
CASN 2024 jadi afirmasi terakhir honorer. Mulai 2025, tidak ada lagi jalur khusus. Pemerintah perintahkan penataan non-ASN selesai 2026.