Pemprov Jabar Kembali Raih Opini WTP dari BPK, Catat Rekor 15 Kali Berturut-turut
Pemprov Jabar kembali meraih opini WTP dari BPK RI untuk ke-15 kali berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Topik
12 artikel
Pemprov Jabar kembali meraih opini WTP dari BPK RI untuk ke-15 kali berturut-turut atas LKPD Tahun Anggaran 2025.
Belanja pegawai Sigi tembus 54 persen, gaji PPPK hanya 9 bulan. Ancaman layanan publik dan krisis anggaran mulai terasa.
Sorotan hibah Pemprov Jambi ke instansi vertikal dinilai sah secara hukum sepanjang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada rakyat.
bank bjb tegaskan peran strategis digitalisasi pendapatan daerah demi layanan publik cepat, transparan, dan efisien.
Kasus PPPK Majene viral karena gaji hanya 6 bulan. Pemkab akui APBD tak cukup. Ini fakta keuangan daerahnya.
Silpa APBD Jawa Barat 2025 hanya Rp500 ribu. Pemprov dinilai sukses belanja efektif, meski masih ada tunda bayar pembangunan.
Inilah faktor-faktor utama yang menentukan cepat atau lambatnya pencairan TPG setiap tahun dari validasi data hingga birokrasi daerah.
Pemkab Kukar menunda pembayaran TPP bagi PPPK karena fokus menstabilkan keuangan daerah, dan berjanji membayarnya saat kondisi membaik.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan, dana transfer ke daerah tak pantas ditunda bila Pemprov Jabar terbukti berprestasi dan efisien.
Dedi Mulyadi bantah tudingan dana APBD Jawa Barat disimpan dalam deposito, sebut Pemprov justru percepat belanja publik.
Pemprov Sumut berkomitmen meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah untuk dukung transparansi, akuntabilitas dan kualitas.
Sebanyak 2,3 juta formasi CASN dan PPPK tahun 2024. BKD mengatakan jika Pemprov Sumut masih menghitung keuangan daerah untuk menampung.