Wamenaker Afriansyah Noor, pengakuan profesional ini memiliki makna yang sangat strategis dalam kapasitasnya sebagai pimpinan di sektor ketenagakerjaan.
Yassierli menyebut perubahan cara pandang jajaran BPVP diperlukan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan, termasuk pengangguran dan kompetensi lulusan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan tiga layanan bantuan bagi perusahaan yang mengalami kendala dalam pelaporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara daring.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam acara Brainstorming GNIK Academy bertema “Solusi Kolaboratif Membangun The Future Skills untuk Indonesia” di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas dalam meningkatkan keterampilan dan memasuki dunia kerja.
Pesan tersebut disampaikan Yassierli dalam Orientasi Peserta PVN Batch V Tahun 2026 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jumat (16/10/2026).
Wamenaker Afriansyah Noor menegaskan sertifikasi kompetensi pekerja BUMN harus mencerminkan kemampuan nyata, bukan sekadar formalitas. Standar yang jelas, asesmen objektif, dan integritas menjadi kunci peningkatan kualitas SDM.
Kemnaker membuka layanan konsultasi pendaftaran MagangHub Batch 3 bagi perusahaan Jabodetabek pada 16 Oktober 2026. Program ini menyediakan 70.000 kuota magang bagi lulusan baru dengan uang saku setara upah minimum.
Karya penyandang disabilitas sukses menembus pasar ekspor dan tampil di Trade Expo Indonesia 2026. Kemnaker terus memperluas pelatihan inklusif melalui pembangunan BLK khusus di Bekasi untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian ekonomi.
Jawa Barat mencatat jumlah laporan PHK tertinggi dengan 13.044 pekerja hingga September 2026. Secara nasional, Kemnaker mencatat total 63.789 pekerja melaporkan terkena PHK melalui sistem JKP.