Sah, DPRD Jabar Resmi Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 Jadi Perda
DPRD Jabar resmi sahkan Ranperda P2APBD 2025 jadi Perda. Pemprov Jabar berkomitmen optimalkan APBD untuk kesejahteraan masyarakat luas.
Topik
12 artikel
DPRD Jabar resmi sahkan Ranperda P2APBD 2025 jadi Perda. Pemprov Jabar berkomitmen optimalkan APBD untuk kesejahteraan masyarakat luas.
DPRD Jabar siap memperkuat dukungan anggaran PORPROV XV 2026 sekaligus mendorong UMKM dan memastikan penyelenggaraan akuntabel.
DPRD Jabar mulai membahas Ranperda P2APBD 2025. Badan Anggaran dijadwalkan menggelar pembahasan pada 8-10 Juli 2026.
Seluruh fraksi DPRD Jabar telah menyampaikan pandangan atas Ranperda P2APBD 2025. Gubernur dijadwalkan memberi jawaban 7 Juli.
DPRD Jawa Barat membentuk tiga pansus untuk membahas tiga ranperda strategis, mulai dari pendidikan hingga lingkungan hidup.
Pemprov Jabar siapkan Rp60,8 miliar untuk THR PPPK paruh waktu. Cair menunggu PP, besaran setara satu bulan gaji.
Dedi Mulyadi ajukan pinjaman Rp2 triliun setelah fiskal Jabar berkurang Rp3 triliun demi selamatkan proyek strategis.
Silpa APBD Jawa Barat 2025 hanya Rp500 ribu. Pemprov dinilai sukses belanja efektif, meski masih ada tunda bayar pembangunan.
Ono Surono ajak rakyat Jabar terlibat dalam penyusunan APBD 2024-2029, dorong DPRD untuk lebih aktif turun ke masyarakat.
DPRD Jawa Barat umumkan calon pimpinan definitif periode 2024-2029 dalam rapat paripurna. Pj Gubernur harap proses cepat demi bahas APBD.
DPRD Jawa Barat akan membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023. Gubernur Jabar menyampaikan nota pengantar dalam rapat paripurna.
Sekda Jabar Herman Suryatman menekankan pentingnya modal sosial dan partisipasi masyarakat untuk keberhasilan pembangunan di Jawa Barat.