POJOKSATU.id, PURWAKARTA – Pengusutan dugaan korupsi dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta tidak hanya menyasar para mantan petinggi di tingkat pusat.
Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Bangsa (GMPB), Asep Saepudin, menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus mengusut kasus tersebut hingga ke daerah guna memutus mata rantai praktik korupsi secara menyeluruh.
Menurut Asep, langkah tersebut penting agar memberikan efek jera kepada seluruh pihak yang terlibat dan mencegah praktik serupa kembali terjadi di masa mendatang.
“Jangan hanya berhenti pada para mantan petinggi BGN yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pengusutannya harus sampai ke daerah karena mereka tentu memiliki jaringan dan kepanjangan tangan dalam menjalankan kebijakan,” ujar Asep kepada POJOKSATU.id.
Baca Juga: 5 Tempat Makan Siang Dekat Stasiun Bogor yang Legendaris, Enak, Murah, dan Selalu Ramai Pembeli
Ia menjelaskan, struktur BGN di daerah cukup luas, mulai dari Koordinator Wilayah (Korwil), Koordinator Kecamatan (Korcam), hingga Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di level paling bawah.
Menurutnya, perangkat organisasi tersebut berpotensi mengetahui atau bahkan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang kini menjadi sorotan aparat penegak hukum.
“BGN memiliki struktur hingga daerah. Ada Korwil, Korcam, sampai Kepala SPPG. Peran mereka perlu ditelusuri agar pengusutan kasus ini benar-benar tuntas,” katanya.
Asep mengaku khawatir apabila pihak-pihak yang diduga terlibat di tingkat daerah tidak tersentuh proses hukum, maka potensi penyimpangan dapat kembali terjadi dengan pola yang berbeda.
“Kalau perangkat yang ada tidak ditindak dan masih tetap berjalan, bukan tidak mungkin nanti hanya berganti pemain dan berganti cara,” tegasnya.
Meski demikian, ia berharap kekhawatiran tersebut tidak menjadi kenyataan dan kasus yang saat ini terungkap dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola program BGN ke depan.
Asep juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, besarnya dana yang dikelola harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar tidak menjadi celah bagi praktik korupsi.
“Satu hal yang pasti, anggaran untuk program makan bergizi gratis nilainya sangat besar. Karena itu, potensi penyalahgunaan anggarannya juga besar jika pengawasannya tidak diperkuat,” pungkasnya. ***
