POJOKSATU.ID - Polemik pengadaan ribuan sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional akhirnya mendapat penjelasan langsung dari Kepala BGN, Dadan Hindayana.
Di tengah sorotan publik, ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung operasional program Makan Bergizi Gratis.
Dadan mengungkapkan, sebanyak 21.800 unit motor listrik disiapkan untuk menunjang mobilitas petugas, khususnya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Menurutnya, kendaraan ini bukan sekadar fasilitas, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses.
“Program ini kan menyasar daerah-daerah yang tidak mudah dijangkau. Banyak desa yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, jadi motor ini sangat krusial untuk operasional,” ujarnya di Istana, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Ia juga menegaskan, penggunaan motor listrik tersebut tidak terbatas hanya untuk Kepala SPPG.
Baca Juga: Usai Laporkan Rismon ke Bareskrim, JK Yakin Jokowi Punya Ijazah Asli, Tinggal Dilihatkan ke Publik
Para karyawan di lapangan juga dapat memanfaatkannya untuk menunjang distribusi dan pelayanan program MBG agar lebih efektif.
Meski demikian, Dadan memastikan bahwa pengadaan motor listrik tidak akan berlanjut pada tahun 2026.
Ia menyebut, pembelian tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran 2025 dan untuk sementara dianggap sudah mencukupi kebutuhan operasional.
“Untuk 2026 belum ada rencana pembelian lagi. Kita cukupkan dulu yang ada,” jelasnya.
Isu ini sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial setelah sebuah video viral memperlihatkan puluhan motor listrik berlogo BGN.
Dalam narasi video tersebut, disebutkan adanya hingga 70.000 unit motor untuk wilayah Jawa Barat saja, yang kemudian memicu berbagai spekulasi publik.
Menanggapi hal itu, Dadan membenarkan bahwa motor tersebut memang milik BGN. Namun, ia tidak secara spesifik mengonfirmasi jumlah seperti yang beredar di media sosial.
Baca Juga: China Tutup Langit Penerbangan 40 Hari, Analisa Pengamat Duga Ajang Simulasi Konflik Peperangan
Keberadaan motor listrik ini diharapkan mampu mempercepat distribusi layanan gizi, terutama di daerah terpencil.
Di sisi lain, transparansi dan kejelasan penggunaan anggaran tetap menjadi perhatian utama masyarakat.***
.webp)
