POJOKSATU.id - Isu mengenai dukungan negara terhadap prajurit TNI yang bertugas menangani bencana kembali menjadi sorotan publik.
BNPB menyebut setiap personel TNI yang dikerahkan ke lokasi bencana menerima total Rp165 ribu per hari, yang terdiri dari uang makan Rp45 ribu dan uang lelah Rp120 ribu.
Pernyataan ini disampaikan dalam forum resmi dan langsung mendapat respons dari Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam rapat koordinasi penanganan bencana.
Baca Juga: Saatnya Melirik yang Baru, Ini Diah Mobil Baru 2026 yang Layak Ditunggu
Polemik bermula ketika Kepala BNPB menjelaskan skema dukungan anggaran tersebut dan menyebut komponen “uang lelah” di depan Presiden.
Prabowo langsung mengoreksi istilah itu. “Tentara tidak boleh lelah,” ujar Prabowo.
Ia kemudian meminta agar istilah “uang lelah” diganti menjadi “uang semangat”, menegaskan bahwa prajurit TNI bekerja atas dasar pengabdian dan keberanian.
Bukan sekadar bayaran per jam kerja.
Baca Juga: Hitung Mundur
Meski koreksi tersebut lebih bersifat simbolik, pernyataan BNPB mengenai nominal Rp165 ribu per hari memicu diskusi publik yang lebih luas.
Banyak yang mempertanyakan apakah jumlah tersebut layak untuk prajurit yang bekerja dalam kondisi ekstrem mulai dari mengevakuasi korban, membuka akses jalur darurat.
Hingga mendistribusikan logistik di daerah rawan longsor, banjir bandang, dan gempa.
Sorotan publik makin kuat karena beberapa waktu sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan kritik keras terkait pola alokasi anggaran negara.
Dalam sebuah forum, Purbaya menyebut pemerintah selama ini cenderung “pelit” dalam memberikan dukungan anggaran pada sektor yang justru sangat membutuhkan perhatian.
Kritik ini kemudian menjadi relevan kembali ketika isu uang harian prajurit mencuat, memunculkan pertanyaan.
Apakah negara benar-benar memberi penghargaan yang layak bagi garda terdepan penanggulangan bencana?
Baca Juga: Saatnya Melirik yang Baru, Ini Diah Mobil Baru 2026 yang Layak Ditunggu
BNPB menjelaskan bahwa besaran Rp165 ribu tersebut mengikuti standar anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk kondisi darurat.
Artinya, nilai itu adalah angka resmi yang berlaku secara nasional ketika aparat dikerahkan dalam situasi bencana.
Selain itu, BNPB menyebut bahwa TNI mengajukan anggaran operasional sebesar sekitar Rp84 miliar untuk mendukung berbagai kegiatan penanganan bencana.
Baca Juga: Saatnya Melirik yang Baru, Ini Diah Mobil Baru 2026 yang Layak Ditunggu
Namun, tidak seluruh anggaran tersebut langsung cair karena mekanisme pencairan harus tunduk pada aturan pertanggungjawaban keuangan negara.
Dalam konteks ini, koreksi istilah oleh Prabowo dianggap publik sebagai dua hal
Satu sisi sebagai upaya menjaga moral prajurit, namun di sisi lain tetap tak menutup fakta bahwa dukungan finansial yang diberikan negara masih menjadi perdebatan.
Terlebih, sebagian besar prajurit yang turun langsung ke lokasi bencana bekerja 24 jam penuh dengan risiko tinggi.
Namun nominal uang harian yang diterima dianggap tidak sebanding dengan beban tugas yang diemban.
Isu ini membuka kembali diskusi tentang bagaimana negara mengatur prioritas anggarannya.
Apalagi, bencana alam di Indonesia hampir terjadi sepanjang tahun, mulai dari banjir dan tanah longsor hingga gempa yang menimbulkan korban dan kerusakan luas.
Prajurit TNI kerap menjadi pihak pertama yang tiba di lokasi, membantu evakuasi, hingga memastikan bantuan dapat menjangkau daerah paling sulit.
Di tengah dinamika tersebut, publik menantikan langkah lanjutan pemerintah.
Baca Juga: Saatnya Melirik yang Baru, Ini Diah Mobil Baru 2026 yang Layak Ditunggu
Apakah koreksi istilah dari “uang lelah” menjadi “uang semangat” akan diikuti dengan evaluasi besaran anggaran yang lebih realistis untuk mendukung prajurit di lapangan?
Atau apakah negara akan tetap mempertahankan standar anggaran yang ada dengan dalih keterbatasan fiskal?
Yang jelas, pernyataan BNPB dan respons Presiden Prabowo telah membuka ruang diskusi baru tentang penghargaan negara terhadap prajurit yang menjadi garda terdepan penanggulangan bencana.
Baca Juga: Saatnya Melirik yang Baru, Ini Diah Mobil Baru 2026 yang Layak Ditunggu
Dan kini, setelah sorotan publik sebelumnya mengarah pada kritik Menkeu Purbaya.
Isu Rp165 ribu per hari bagi prajurit TNI menambah daftar panjang evaluasi publik terhadap pengelolaan anggaran nasional.***
.webp)
