POJOKSATU.id - CEO Indosatu Media Grup Hazairin Sitepu menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari korupsi yang dinilai semakin masif, penanganan persoalan kemanusiaan, pendidikan, dan lainnya.
Hal itu disampaikan Hazairin sebagai salah satu penanggap Uji Publik Kabinet Bayangan, di HI Hotel Jakarta, pada Kamis 27 Agustus 2026.
Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pemberantasan korupsi, RUU Perampasan Aset, reformasi aparat penegak hukum.
Sampai korupsi konstitusi, demokrasi elektoral, hingga persoalan lingkungan dan tata kelola pemerintahan.
Baca Juga: Hazairin Tekankan Media Harus Berani Berubah atau Tertinggal di Era AI dan Media Sosial
Menurut Hazairin, berbagai persoalan tersebut perlu dilihat secara mendasar untuk menentukan sumber permasalahannya.
Karena itu harus dicari dan ditemukan dimana pangkal masalah dan penyebabnya.
"Apakah ini kesalahan sistem atau kesalahan pemimpinnya? Dalam hal ini adalah Presiden," ujarnya.
Jika persoalan tersebut bersumber dari sistem, kata Hazairin, maka diperlukan pendekatan untuk memperbaiki sistem yang dinilai bermasalah.
"Kalau ini kesalahan sistem maka kira-kira pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki sistem yang salah itu," katanya.
Namun, apabila persoalan tersebut merupakan kesalahan Presiden, Hazairin menilai perlu dipikirkan pendekatan terbaik.
"Tetapi jika ini adalah kesalahan Presiden, pendekatan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan sehingga Presiden bisa memperbaiki kesalahannya atau kesalahan Presiden itu tidak diulangi lagi," tuturnya.
Hazairin menegaskan, kesalahan dalam pengambilan keputusan di tingkat Presiden memiliki konsekuensi luas terhadap kehidupan masyarakat.
"Karena satu saja kesalahan Presiden akan berdampak negatif kepada kepentingan, kemaslahatan bangsa Indonesia," katanya.
Ia mencontohkan, kesalahan dalam kebijakan ekonomi atau kebijakan hukum yang akan memberikan dampak secara langsung.
"Kalau misalnya kebijakan Presiden kebijakan ekonomi maka itu akan berdampak terhadap perekonomian secara keseluruhan," kata dia.
"Jika kesalahan Presiden itu terhadap hukum maka itu juga akan memberikan dampak pada seluruh penegakan hukum," sambungnya.
Karena itu, ada dua hal utama yang ia sampaikan dalam forum tersebut.
Yakni mencari akar persoalan apakah berada pada sistem atau kepemimpinan, serta menentukan pendekatan yang tepat untuk memperbaikinya.
"Jadi tadi saya mengajukan dua hal itu," pungkasnya.
Hazairin menilai, materi yang disampaikan dalam forum tersebut relevan dengan berbagai persoalan yang saat ini tengah terjadi di Indonesia.
Baca Juga: Menggugat Diplomasi, Persatuan Perjuangan sebagai 'Kabinet Bayangan' di Masa Revolusi
Sebagai informasi, Uji Publik Kabinet Bayangan menghadirkan sejumlah figur dan pakar hukum.
Di antaranya Ketua KPK periode 2011-2015 Abraham Samad; Pakar Hukum Tata Negara Prof. Denny Indrayana; Pakar Hukum Tata Negara dari UGM Prof. Zainal Arifin Mochtar; Ikbal Damanik dari Greenpeace; serta Khoirunnisa Nur Agustyati dari Perludem.***
.webp)
