POJOKSATU.id, Sebanyak 44 wilayah konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan (Sumsel) teridentifikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berdasarkan hasil pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Identifikasi tersebut dilakukan dengan mencocokkan pemetaan spasial BNPB dengan data milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kawasan yang terdampak meliputi perkebunan sawit, Hutan Tanaman Industri (HTI), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), serta area hutan lindung.

BNPB juga mendapati bahwa mayoritas titik api terkonsentrasi di sekitar perbatasan wilayah yang memiliki izin konversi.

Temuan ini memunculkan indikasi dugaan pembukaan atau ekspansi lahan yang perlu diperiksa lebih jauh oleh pihak berwenang.

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi pun meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan tersebut dengan menyelidiki pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran, termasuk individu maupun badan usaha.

Kristomei menilai penindakan yang konsisten dan tegas menjadi salah satu kunci untuk mencegah terulangnya karhutla.

Menurutnya, kerja keras petugas di lapangan tidak akan optimal jika terdapat pihak yang kembali membakar lahan ketika proses pemadaman masih berlangsung.

"Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh," kata Kristomei.

Dia turut mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla harus dijalankan sesuai arahan Presiden yang menitikberatkan koordinasi antarsektor.

Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, disertai penyelarasan kebijakan serta program antara tingkat pusat dan daerah.

"Kita ini harus berkolaborasi, jadi tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi antar kementerian, lembaga, kemudian baik daerah, kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah," ujarnya.

Selain mendorong penegakan hukum, BNPB meminta pelaksanaan operasi pemadaman dievaluasi secara rutin.

Pengerahan ribuan personel gabungan dan dukungan peralatan, termasuk helikopter, perlu diukur berdasarkan hasil nyata berupa berkurangnya area kebakaran dan jumlah titik panas atau hotspot.

Kristomei menegaskan, besarnya sumber daya yang dikerahkan harus sebanding dengan kemajuan penanganan di lapangan.

Jika hasil yang diperoleh belum sesuai harapan, evaluasi diperlukan untuk mengetahui kendala sekaligus menentukan perbaikan yang harus dilakukan.

"Tapi begini, kita belajar mengevaluasi keefektifannya. Dengan penggunaan jumlah manusia besar, alutsista, kira-kira progresnya itu sudah sampai mana? Efektif tidak? Kemudian, kalau tidak efektif, apa evaluasinya?" ucap Kristomei.

Untuk memperkuat koordinasi operasional, BNPB mengusulkan pembentukan posko terpadu yang dibagi menurut kelompok wilayah dengan konsentrasi titik panas.

Masing-masing posko perlu dilengkapi petugas penanggung jawab, peta pembagian wilayah kerja, serta informasi terperinci mengenai jumlah personel dan peralatan yang tersedia.

Evaluasi juga diarahkan pada penggunaan teknologi untuk memadamkan api.

BNPB menyoroti perlunya mengukur efektivitas dan efisiensi sejumlah metode, mulai dari water bombing hingga Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan bahan berbasis natrium klorida (NaCl) maupun dry ice.

Menurut pendekatan tersebut, setiap teknologi harus diuji secara ilmiah sebelum penggunaannya ditentukan.

Dengan demikian, metode yang dipilih dapat bekerja sesuai kebutuhan di lapangan sekaligus menghindari pengeluaran anggaran yang tidak efektif.

Persoalan kebakaran pada lahan gambut juga menjadi bagian penting dalam strategi penanganan jangka panjang.

BNPB meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menyiapkan solusi berkelanjutan untuk mengatasi kerentanan lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan.

Salah satu opsi teknis yang menjadi perhatian adalah membangun atau mengoptimalkan jaringan kanalisasi guna menjaga kadar air lahan.

Upaya tersebut diarahkan untuk mempertahankan kelembapan sekaligus membantu membasahi bagian dalam tanah gambut yang rentan terbakar.

Kristomei juga menggarisbawahi empat prinsip yang harus menjadi dasar penanganan bencana, yaitu kolaborasi, responsif, inovatif, dan sinergi.

Kecepatan respons dinilai menentukan keberhasilan penanganan karena keterlambatan dapat membuat kebakaran meluas dan memperburuk paparan asap yang membahayakan kesehatan warga.

Di samping memastikan operasi berjalan efektif, BNPB menaruh perhatian pada keakuratan laporan jumlah petugas di posko.

Data personel harus mencerminkan kondisi sebenarnya agar kebutuhan dukungan operasional, jaminan keselamatan, kesejahteraan, dan layanan kesehatan bagi petugas dapat dipenuhi secara proporsional.

"BNPB tetap mendukung, tapi juga kita akuntabilitas di lapangan. Kalau memang 100, dukung 100. Orang itu harus 100. Jangan dukung 100, orangnya 10. Nah, gitu ya. Jadi ada harus akuntabilitas di sini ya, bahwa yang kita kuatkan dengan estimasi syarat kinerjanya, sehingga kalau kurang, tambah lagi," tutur Kristomei.

Perlindungan kesehatan personel yang terlibat dalam pemadaman juga menjadi perhatian.

Kristomei mengusulkan agar petugas yang berisiko terpapar asap memperoleh pemeriksaan kesehatan, termasuk pemeriksaan paru-paru, untuk mengetahui kondisi mereka setelah menjalankan tugas.

"Kalau perlu, anak-anak 80 di-rontgen-lah paru-parunya itu. Kasihan juga dia. Tapi satu-satu perusahaan bagus saya ini, Pak Dir Ops, free of charge, gratis untuk kerja-kerja yang di sana," sambungnya.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pendekatan menyeluruh, bukan sekadar memadamkan api.

Pengusutan dugaan pembakaran, koordinasi antarlembaga, penilaian efektivitas operasi, perlindungan ekosistem gambut, serta pemeriksaan kesehatan petugas perlu dilakukan secara bersamaan agar risiko kebakaran berulang dapat ditekan.***