POJOKSATU.ID - Pernyataan AHY terkait pengerahan alat berat pascabencana Sumatera justru menuai sorotan publik.

Di tengah kondisi darurat, ribuan warga masih terisolasi, akses jalan terputus, dan infrastruktur hancur.

Pemerintah dinilai kembali lamban karena menunggu masa tanggap darurat berakhir sebelum bertindak maksimal.

Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui  teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

AHY menyebut pengerahan alat berat akan dilakukan setelah fase tanggap darurat selesai dan masuk ke tahap rehabilitasi serta rekonstruksi.

Pernyataan tersebut dinilai problematik karena di lapangan, kerusakan parah justru membutuhkan alat berat sejak hari pertama bencana terjadi.

Longsor yang menutup jalan, jembatan ambruk, dan permukiman tertimbun material lumpur tak mungkin ditangani hanya dengan tenaga manual.

Baca Juga: Mantan Gubernur Ridwan Kamil Digugat Cerai Istrinya Atalia, Lisa Mariana Respon Gak Mau Balikan Dulu

“Setelah tanggap darurat, masuklah kita pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar AHY, dikutip dari Detik, 16 Desember 2025.

Pernyataan ini memicu kritik karena dianggap menunjukkan pendekatan birokratis yang kaku dalam situasi krisis kemanusiaan.

Fakta di lapangan menunjukkan banyak wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih terisolasi.

Baca Juga: Mualem Terima Banyak Bantuan Asing di Tengah Krisis, Ini Daftar Negara yang Membantu Aceh

Warga harus menunggu bantuan melalui udara karena jalur darat belum terbuka.

Dalam kondisi seperti itu, publik mempertanyakan mengapa pengerahan alat berat tidak dilakukan paralel dengan masa tanggap darurat, bukan menunggu fase administrasi selesai.

Janji AHY bahwa alat berat akan dikerahkan hingga tingkat desa pun dinilai terlalu normatif.

Pemerintah kerap mengulang janji serupa setiap bencana besar terjadi, namun realisasinya sering tidak secepat yang disampaikan di podium.

Banyak pengalaman sebelumnya menunjukkan proses rehabilitasi kerap tersendat akibat tumpang tindih kewenangan dan lambannya koordinasi lintas lembaga.

Bagi pembaca yang ingin ikut mengambil peran, silakan membuka tautan donasi melalui  teks ini ==> Gerakan Anak Negeri

Selain alat berat, AHY juga menyebut kebutuhan air bersih sebagai prioritas.

Namun, pernyataan tersebut dianggap sekadar pengulangan masalah klasik yang selalu muncul setiap bencana.

Tanpa adanya penjelasan konkret mengenai solusi cepat dan terukur yang ada di lapangan.

Baca Juga: Pemkot Tangsel Lakukan Penanganan Cepat Tumpukan Sampah, Bau Ditekan dengan Terpal dan

“Mudah-mudahan bantuan bisa segera diterima masyarakat,” ujar AHY.

Kalimat tersebut justru memperkuat kesan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memastikan distribusi bantuan berjalan efektif.

Melainkan masih berharap sistem berjalan dengan sendirinya.

Baca Juga: Anggaran Dikembalikan ke Menkeu Purbaya Tembus Rp4,5 Triliun, Ada Menteri Tak Siap Belanja

Di tengah penderitaan korban, pernyataan-pernyataan yang bersifat normatif dinilai tidak cukup.

Masyarakat menuntut langkah konkret, kehadiran fisik alat berat, dan percepatan pembukaan akses logistik, bukan sekadar janji yang menunggu tahapan birokrasi.

Kritik muncul karena pemerintah terlihat lebih fokus pada fase pascabencana, sementara fase krusial saat ini justru penanganan darurat yang menentukan keselamatan warga.

Penundaan pengerahan alat berat berpotensi memperpanjang penderitaan korban, meningkatkan risiko kesehatan, dan memperlambat pemulihan ekonomi lokal.

Bencana besar di Sumatera kembali menjadi cermin bahwa respons negara masih terjebak pada prosedur, bukan urgensi.

Di saat warga membutuhkan tindakan cepat, pemerintah kembali berbicara soal tahapan, jadwal, dan harapan, sementara waktu terus berjalan dan krisis semakin dalam.***